Karena itu, pemerintah mesti bersikap tegas dalam mengawasi keberadaan 14 vila yang sudah hampir rampung dibangun para pengusaha Malaysia di Dusun Sempadan, Desa Temajok, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat tersebut.
Vila-vila tersebut dibangun di kawasan aman atau hanya 20 meter dari patok A52 di tapal batas Sambas-Sematan. Padahal, dalam kesepakatan bersama Indonesia-Malaysia, kawasan itu masuk dalam zona netral yang tak boleh ada pembangunan.
"Pemerintah harus hati-hati. Sebab, kasus soal daerah perbatasan dengan Malaysia kerap terjadi sejak lama," ucap Sekretaris Fraksi Nasdem di DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, kepada wartawan, Jumat malam (25/11).
Anggota Komisi V DPR ini menyebut pembangunan vila di zona netral membuktikan bahwa Malaysia sudah mulai berani mengusik hubungan kedua negara yang selama ini relatif baik.
"Hal ini harus dievaluasi, mengapa mereka membangun vila. Bagi saya, tampak sekali bahwa Malaysia mau mengambil wilayah Indonesia secara pelan-pelan," katanya.
Pembangunan vila tersebut, lanjutnya, juga melanggar kedaulatan Indonesia. Syarif mendapat laporan dari masyarakat sekitar soal tentara Malaysia yang kerap mondar-mandir di area pembangunan. Untuk itu, sangat pantas jika pemerintah segera menegur Malaysia.
"Hasil serap aspirasi saya di sana, sebelum pembangunan vila itu, tentara Malaysia sering lalu-lalang di sana. Artinya, pembangunan itu memang atas izin dari negaranya," beber Syarif.
Syarif curiga akan ada pencaplokan karena Temajo merupakan daerah yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Di sana terdapat pantai yang panjang dan indah.
Untuk menjaga daerah itu, dia juga berharap pemerintah bisa menggenjot pembangunan di sana. Pembangunan instruktur dan sumber daya manusia harus segera dilakukan dengan baik.
[ald]
Ulah pengusaha Malaysia yang membangun vila di wilayah perbatasan di Kalimantan Barat bisa berujung pada pencaplokan wilayah kedaulatan Indonesia. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: