Kapolri Harus Waspadai Potensi Rusuh Lagi Di Ternate

"Kondisi Ternate saat ini berpotensi menjadi kerusuhan dan kekacauan besar, jika Jakarta tidak segera menyikapinya. Apalagi dalam penanganan bentrokan itu polisi cenderung melanggar Standar Operasional Prosedur," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/1).

IPW, kata Neta, melihat kemarahan terhadap aparat kepolisian di Ternate tidak hanya muncul dari masyarakat, tapi juga dari kalangan TNI yang merasa tersinggung atas sikap dan pernyataan Kapolres Ternate AKBP Kamal Bachtiar.

Sikap tersinggung jajaran TNI ini terungkap saat Danrem 152 Babullah Ternate Kolonel Inf Syafrial melakukan jumpa pers, Senin (11/1) kemarin. Saat itu Danrem terang-terangan tidak terima dengan pernyataan Kapolres tentang tertembaknya sejumlah warga, yang seolah menuding TNI sebagai pelakunya.

Sementara warga Ternate hingga Senin masih memblokir jalanan sebagai sikap protes dan menuntut agar kasus penembakan yang menyebabkan dua warga tewas dan tiga lainnya luka segera diungkap dan pelakunya diproses secara hukum.

"Jika situasi Ternate ini tidak segera diantisipasi dikhawatirkan akan terjadi konflik dan bentrokan yang lebih besar, baik antar warga dengan polisi maupun polisi dengan TNI," kata Neta.

Dia menegaskan jika bentrokan kembali terjadi maka Kapolri harus segera mencopot Kapolres Ternate maupun Kapolda Maluku Utara. IPW juga mendesak agar Komnas HAM dan Propam Polri menurunkan tim untuk mengusut kasus tertembaknya sejumlah warga di Ternate.

Penembakan itu terjadi saat aparat kepolisian membubarkan bentrokan antar dua kelompok pemuda di Jalan Baru Toboko Pantai, Ternate pada 10 Januari 2016 kemarin.

Komisi III DPR menurut Neta perlu juga mendesak Kapolri segera mencermati situasi di Ternate agar konflik yang lebih besar tidak terjadi.

"Selain itu pelaku penembakan terhadap warga diusut tuntas, dan kesalahan SOP oleh polisi dalam menangani bentrokan itu diproses Mabes Polri," tegasnya.[wid]