"Jadi ini membuktikan ada konspirasi antara aparat dengan pelaku kejahatan," ujar Juru Bicara Independent Police Watch (IPW) Sogi Sasmita dalam acara diskusi dengan tema "Police Outlook 2005, Evaluasi dan Proyeksi Kinerja Polri " yang digelar IPW di Restoran Es Teler 77 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (21/12).
Juga hadir sebagai pembicara pengacara Eggy Sudjana, pengamat kepolisian Haris Indra dan Sekretaris Jendral (Sekjen) Kompolnas, Hadri Safriadi Cut Ali.
Selain itu, sambung Sogi, keteladanan pimpinan Polri hilang sehingga muncul bentrokan di Batam antara oknum kepolisian dan tentara. Dan lebih memprihatinkan lagi, adalah kriminalisasi terhadap anggota Kompolnas. "Dengan bukti itu semua aspek integritas, keteladanan, dan kemitraan antara polisi dan pengawas (kepolisian) tidak berjalan dengan baik," kritik dia.
Karena itu, IPW menilai, Kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tahun 2014 sangat tidak memuaskan masyarakat. Reformasi di internal Kepolisian jalan di tempat. Padahal Polri memiliki 420.275 personel disertai anggaran Rp 44,5 triliun tahun 2014.
Makanya, IPW memberikan rapor merah kepada lembaga penegak hukum pimpinan Sutarman itu mendapat "Kinerja Polri masih merah karena integritas, keteladanan, profesionalisme dan kemitraan sangat lemah dan tidak ada kemajuan sama sekali selama tahun 2014," tegasnya.
Dengan mendapat rapor merah, Sogi menilai Kapolri Sutarman gagal dalam memimpin lembaga kepolisian. "Presiden harus mengganti Kapolri demi untuk menata kembali institusi kepolisian lebih baik kedepannya," tegas dia.
Karena dengan mengganti pucuk pimpinan di tubuh kepolisian, secara otomatis satuan tingkat kerja yang ada di bawahnya juga akan diganti dengan calon yang lebih segar dan baik.
Dalam paparan Police Outlook 2015 ini telah dimatrikulasi evaluasi kinerja satuan kerja. Yang dapat rapor merah adalah Bareskrim, Intelkam, Irwasum, Korlantas, Polda Sumut, Polda Sulsel, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Barat, Polda Kalimantan Timur, Polda Kepri.
Selain itu, Polda Sumatera Barat, Polda Jambi, Polda Bengkulu, Polda Lampung, Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Tengah, Polda NTT, Polda NTB, Polda Sulawesi Utara dan Polda Gorontalo. Yang mendapat merah juga adalah Polda Sulawesi Tenggara, Polda Maluku, Polda Maluku Utara, Polda Aceh, Polda Sumatera Selatan, dan Polda Papua.
"Adapun variabel ukuran memberikan rapor merah adalah faktor integritas, keteladanan, profesionalisme, kemitraan," tandasnya. [zul]
BERITA TERKAIT: