Begitu disampaikan Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar dalam dialog terbuka "Warning ISIS Antara Ideologi Agama Vs Gerakan Politik Global, di kantor Kementerian Agama di Jakarta, Kamis (14/8).
Meski begitu, Wamenag meminta agar semua pihak dalam menyikapi paham dan gerakan ISIS harus cermat dan jelas tolak ukurnya.
"Kita jangan meng-ISIS-kan orang yang bukan ISIS atau menafikan orang yang benar-benar ISIS," pinta Nazar.
Ia yang merupakan Satgas Penanganan Organisasi Radikal seperti ISIS tak pernah mau mengulangi kejadian di masa Orde Lama dan awal Orde Baru. Pemerintah kala itu juga dihadapkan persoalan serupa yang dikenal dengan sebutan Komando Jihad. Celakanya, gerakan itu dijadikan alat politik.
"Siapapun yang tidak sepaham dengan pemerintah dibilang Komando Jihad dan ditangkap. Jadi kita perlu
clear soal ISIS. Kita tidak mau diperintah kepentingan atau orderan politik untuk tegakkan kebenaran," tegasnya.
Menurut Nasaruddin, jika ada yang memenuhi kriteria ISIS maka harus ditindak. Ia berharap masyarakat sadar bahwa tidak semua simbol bertuliskan kalimat syahadat itu disebut ISIS.
"Kita tidak boleh ISIS-kan yang non ISIS. Itu ibarat mengkucingkan harimau atau mengharimaukan kucing," kata Nasaruddin
.[wid]
BERITA TERKAIT: