Panggilan Jokowi ini seperti diketahui terkait penggusuran warga Muara Baru, Jakarta Utara, untuk proyek normalisasi waduk Pluit.
"Normalisasi waduk ya harus dilakukan dong. Kalau tidak kan banjir. Sekarang mereka (warga Muara Baru) melanggar HAM orang lain nggak di DKI? Kalau begitu tolong dudukin Monas sekalian. Iya dong, jadi nanti kalau saya kirim orang dari Belitung dudukin Monas nih. Kalau diusir, saya lapor Komnas HAM melanggar HAM. Boleh nggak? Terus minta ganti rugi dan bagi hasil tanah, gimana?," kata Ahok panjang lebar dengan nada emosi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/5).
Mantan bupati Belitung Timur tersebut mengaku tidak mau ambil pusing seandainya Joko Widodo disebut melanggar HAM oleh warga Muara Baru. Namun, dia mempertanyakan keadilan bagi oknum-oknum tertentu yang menyewakan tanah negara untuk kepentingan pribadi.
"Semua HAM HAM HAM. Kalau kita tidak menyediakan mereka rumah, betul kita salah. Ini anda (warga) yang tidak mau pindah kok. Kita tidak membongkar yang sisi kanan kan? Sisi kiri ada nggak orang yang miskin? Yang punya atap kerangka baja ringan? Kita punya bukti semua loh, pakai kerangka baja ringan (sisi kiri). Jadi itu yang mau dibela?," katanya.
Padahal, lanjutnya, Pemprov DKI sudah menyediakan lahan seluas 2,2 hektar di sekitar Muara Baru untuk warga. Selain itu, dalam waktu dekat luasnya akan bertambah sebanyak 6,2 hektar lagi. Dia juga menyindir kinerja Komnas HAM yang hanya melindungi oknum tertentu saja.
"Waktu banjir dulu warga minta pindah ke Marunda saja ada yang mengancam saya. Terus melarang orang mendaftar pindah ke Marunda. Itu apa tidak melanggar HAM? Orang mau pindah ke Marunda aja anda larang dan ancam, apa enggak melanggar HAM? Jadi Komnas HAM juga musti ngurusin, musti laporin,†katanya ketus.
Namun, Ahok mengaku enggan melapor ke Komnas HAM bila terjungkal kasus semacam ini lagi. Menurutnya Komnas HAM tidak memahami asas keadilan. Jadi, tidak ada alasan bagi dirinya untuk melapor kesana.
[wid]
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai panggilan Komnas HAM terhadap Gubernur Joko Widodo (Jokowi) tidak berdasarkan atas azas keadilan. 
