Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Y Mulyanto kepada wartawan di Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/4).
"Kendala, persoalan kecil pasti ada. Kemarin sempat ada satu amplop soal ketinggalan ke satu sekolah. Namun kita langsung minta, percetakan segera memberikan soal tersebut," beber Taufik.
Menurutnya, kasus kelalaian dalam pendistribusian soal di daerah merupakan tindakan non profesionalitas dari kinerja salah satu percetakan yang telah memenangkan tender proyek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Untuk 33 provinsi ada enam percetakan. Lima percetakan baik, tapi ada satu percetakan yang tidak bisa menepati kewajibannya, artinya ini bisa dianggap penyimpangan dan kerugian negara. Lima bisa, kenapa satu tidak bisa," kata Taufik mempertanyakan.
Meski begitu ia tak setuju jika gara-gara persoalan ini kemudian pengadaan materi UN dikembalikan ke masing-masing provinsi.
"Pada prinsipnya kita hanya penerima sebagai user. Untuk percetakan kertas ujian ke depannya saya setuju di pusat saja karena kita harus memepersiapkan siswa pra ujian,"
ucapnya beralasan.
Lebih lanjut disinggung soal keluhan kertas Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang dinilai begitu tipis, Taufik mengatakan dirinya tak mau terlalu mempersoalkannya.
"Saya positif saja, mengenai kertas LJK tipis, kita sudah sampaikan. Ada dua aspek yang kita tekankan ke anak didik, pertama cermat dulu untuk membaca dan menjawab. Mereka kita imbau, untuk menggunakan penghapus yang khusus dan soft," jelasnya
.[wid]
Bukan hanya di wilayah tengah Indonesia, pendistribusian naskah Ujian Nasional tingkat SMA/sederajat di DKI Jakarta ternyata juga sempat amburadul. 
BACA JUGA: