"Karena kalau dilihat dari persyaratannya terlalu rumit, jadi sebaiknya untuk program JEDI kami tidak menggunakan pinjaman dari Bank Dunia," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).
Jokowi mengusulkan, pelaksanaan program JEDI atau program pembangunan infrastruktur lainnya lebih memaksimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Pelan-pelan, kita harus mulai mengubah orientasi. Kegiatan perekonomian yang tergolong besar, seperti pembangunan infrastruktur harus bisa kita lakukan sendiri. Caranya, yaitu dengan memberdayakan apa yang sudah kita punya, seperti BUMN dan BUMD," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, pinjaman yang ditawarkan oleh Bank Dunia untuk program JEDI masih tergolong sedikit dan syaratnya juga dinilai terlalu rumit.
"Pinjaman yang diberikan hanya Rp 1,2 triliun dan syaratnya rumit sekali. Oleh karena itu, kami harus berani menolak pinjaman dan lebih mengandalkan apa yang sudah kami punya," tutur Jokowi.
Jokowi menuturkan, Pemprov DKI Jakarta memiliki Sisa Lebih Penggunaan Anggara (SiLPA) mencapai Rp 8 triliun yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan program JEDI.
"Kalau syaratnya terlalu rumit, saya pikir tidak perlu sampai mengajukan pinjaman. Harta yang kita miliki sudah banyak, jadi kita harus percaya diri," ungkap Jokowi.
Meskipun demikian, Jokowi tetap memastikan bahwa program JEDI tidak dibatalkan. Hanya saja, lanjut dia, waktu pelaksanaannya akan mundur. Jokowi menambahkan hambatan tersulit yang akan dihadapi dalam pelaksanaan program JEDI adalah terkait masalah relokasi warga yang tinggal di bantaran kali karena warga harus memperoleh tempat tinggal yang lebih layak.
[ant/wid]
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan program pengerukan kali atau Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) tidak menggunakan pinjaman dana dari Bank Dunia. 
BACA JUGA: