Kebijakan Setengah Jalan Penanggulangan Banjir di Jakarta

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widodo-bogiarto-1'>WIDODO BOGIARTO</a>

LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Senin, 03 November 2025, 04:03 WIB

Kebijakan Setengah Jalan Penanggulangan Banjir di Jakarta

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memantau situasi banjir di Jakarta. (Foto: BPBD DKI Jakarta)

Setiap kali hujan deras mengguyur, Jakarta kembali lumpuh, seperti yang terjadi pekan ini. Genangan muncul di mana-mana -- mulai dari gang sempit pemukiman padat hingga jalan-jalan utama kota. Banjir seolah menjadi takdir tahunan yang tak bisa diubah.

BERITA TERKAIT:

"Di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung, janji perubahan masih tenggelam di antara derasnya air hujan dan genangan yang tak kunjung surut," kata Aktivis Cinta Jakarta, Taufik Tope Rendusara melalui keterangan elektronik di Jakarta, Senin 3 November 2025.

Padahal, kata Taufik, sejak awal menjabat, Pramono menjanjikan pendekatan terpadu antara normalisasi dan naturalisasi sungai. Namun, yang terjadi justru kebijakan setengah jalan.

Pengerjaan proyek sungai banyak yang macet, koordinasi antarwilayah lemah, dan sistem drainase dibiarkan tanpa perawatan berkala.

"Akibatnya, air hujan yang seharusnya mengalir ke sungai justru kembali ke jalan-jalan kota," kata Taufik.

Belum lagi ruang terbuka hijau semakin berkurang, lahan resapan air terus tergerus, sementara izin pembangunan baru terus dikeluarkan tanpa evaluasi dampak ekologis.

"Semua ini memperburuk daya tampung air Jakarta -- dan menjadikan kota ini kian rapuh menghadapi cuaca ekstrem," kata Taufik.