Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, memastikan pemotongan DBH tidak boleh mengganggu program prioritas dan hak-hak dasar masyarakat.
Ia menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan langkah strategis dan efisien dalam mengelola keuangan daerah. Dengan begitu, seluruh program pelayanan publik tetap berjalan sesuai rencana.
“Ini harus wajib kita kawal jangan sampai dengan anda pengurangan Rp15 triliun dari DBH ini mengorbankan daripada hak-hak warga masyarakat Jakarta,” ujar Wibi lewat keterangan resminya di Jakarta, Minggu, 19 Oktober 2025.
Wibi menilai, Pemprov DKI Jakarta perlu menjaga program-program utama. Seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan, transportasi publik, penataan lingkungan, serta bantuan sosial. Sehingga masyarakat tidak terdampak pemotongan anggaran.
“Jangan sampai dengan mobilitas daripada masyarakat Jakarta jadi sulit, kalau misalnya kita berhenti untuk membangun kota ini,” kata Wibi.
Selain efisiensi, Wibi mendorong komisi-komisi DPRD DKI Jakarta bersama jajaran eksekutif menajamkan program kerja. Penggunaan anggaran harus optimal.
Dewan yang bermarkas di Kebon Sirih perlu memastikan setiap rupiah APBD benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Pengawasan akan menjaga stabilitas pembangunan. Mencegah layanan publik terganggu saat pemerintah menghadapi tantangan fiskal.
DPRD juga komitmen terus mengawasi dan mengawal proses penyesuaian anggaran. Kepentingan warga harus menjadi prioritas.
“Dan tentunya kita berbicara pada pimpinan-pimpinan di sini agar meneliti lebih dalam terkait dengan anggaran-anggaran yang memang prioritas dan dibutuhkan oleh masyarakat,” tandas Wibi.
DPRD DKI Jakarta akan mengawal ketat dampak pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah pusat ke daerah sebesar Rp15 triliun. 
BERITA TERKAIT: