Demikian disampaikan Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim saat rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang membahas pandangan umum fraksi atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, dikutip Selasa 17 Juni 2025.
Afni menyampaikan apresiasi atas realisasi belanja urusan pendidikan yang mencapai 94,41 persen dari total anggaran sebesar Rp17,78 triliun.
Namun, Afni menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, terutama menyangkut pemerataan fasilitas dan kualitas layanan pendidikan di ibu kota.
“Masih terdapat 86 kelurahan di Jakarta yang belum memiliki SMP Negeri. Ini harus menjadi prioritas pembangunan ke depan. Selain itu, pembangunan SMK Negeri perlu diperbanyak di kawasan padat seperti Cakung, Sukapura, Cengkareng, dan Kapuk,” kata Afni.
Ia juga menyoroti kualitas pengerjaan proyek rehabilitasi sekolah. Temuan di sejumlah sekolah seperti SDN 05 Grogol, SDN 04 dan SMPN 291 Kembangan Utara, SDN Duri Pulo, dan SDN Cikini mengungkapkan adanya keretakan bangunan serta kebocoran arus listrik yang membahayakan keselamatan siswa.
“Ini alarm serius. Evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan terhadap seluruh kegiatan rehabilitasi sekolah. Kontraktor yang tidak memenuhi kewajiban atau melanggar perjanjian harus di-
blacklist,” kata Afni.
Demokrat juga mendorong penambahan SMAN Unggulan MHT di berbagai wilayah serta peningkatan akses dan kualitas pendidikan inklusif, termasuk bagi Sekolah Inklusi dan SLB.
Dalam aspek digitalisasi, Afni meminta agar Pemprov DKI segera menerapkan sistem e-ijazah untuk efisiensi dan keamanan data akademik siswa.
Tak hanya soal infrastruktur, Afni juga menyoroti soal minimnya guru yang lulus uji kompetensi. Tercatat dari 95 ribu guru di DKI, hanya 34 persen yang lulus uji kompetensi.
"Ini artinya mayoritas belum memenuhi standar. Penelitian Sanders dan Rivers (1999) menunjukkan guru berkualitas dapat meningkatkan hasil belajar siswa hingga 51 persen. Maka peningkatan kompetensi guru adalah investasi penting,” kata Afni.
Demokrat juga mendorong kuota jalur prestasi PPDB diperluas untuk bidang olahraga, seni, keagamaan, dan lainnya, serta mendorong pendirian lebih banyak sekolah swasta gratis untuk menjangkau masyarakat kurang mampu.
“Pendidikan yang bermutu, inklusif, dan merata adalah fondasi Jakarta sebagai kota maju dan berdaya saing,” pungkas Afni.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didorong meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan dan menindak tegas kontraktor bermasalah yang mengerjakan proyek rehabilitasi sekolah. 
BERITA TERKAIT: