Tina Toon mengatakan, bidang pendidikan adalah sektor fundamental untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju generasi emas di tahun 2045.
"Belum genap 100 hari kerja sudah dilakukan pemutihan ijazah. Kemudian, pemutakhiran data serta penambahan penerima KJP dan KJMU," kata Tina saat diskusi Ngobrolin Jakarta (Ngojak) Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta di Gedung Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 5 Mei 2025.
Dalam diskusi yang mengusung tema "Jakarta Belajar dalam Program 100 Hari Pram-Doel, Akankah Terwujud? itu, Tina Toon menjelaskan, terkait sekolah gratis memang sebaiknya dilakukan uji coba terlebih dahulu.
"Kalau mau langsung semua anggarannya kan juga harus diperhitungkan. Apakah itu efektif juga nanti harus dari uji coba. Misalnya, nanti dari uji coba di 40 sekolah, nanti kan ada evaluasinya. Contoh, misalnya sekolahnya pun juga harus dipilih. Gak bisa sekolah yang terlalu, misalnya international school," terangnya.
Politikus PDIP ini menginginkan, agar semua program yang digulirkan dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran. Untuk itu, adanya Perda Pendidikan nantinya diharapkan dapat merealisasikan layanan pendidikan di Jakarta yang semakin baik.
Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo memaparkan, program Quick Wins yang dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno memberikan dampak luar biasa dan langsung dirasakan manfaatnya oleh warga.
"Quick Wins dari program Pak Gubernur dan Pak Wagub benar-benar mudah dijalankan, enggak ribet, tapi berdampak yang luar biasa. Ini terkait dengan layanan masyarakat, langsung menyentuh ke masyarakat," ungkapnya, mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko.
Purwosusilo mengungkapkan, terkait dengan pemutihan ijazah yang masuk program Quick Wins Pramono-Rano sudah dijalankan. Tahap pertama, sudah direalisasikan pada 25 April 2025 untuk 117 penerima manfaat dengan anggaran sebesar Rp596.422.200.
Kemudian, pada tahap kedua pada 2 Mei 2025 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dengan jumlah 371 penerima manfaat dengan nilai Rp Rp1,09 miliar untuk penebusan ijazah.
"Pemutihan ijazah ini masih berjalan, bagi warga tidak mampu bisa melapor ke Suku Dinas Pendidikan di masing-masing wilayah dan Satuan Pelaksana Pendidikan di tingkat kecamatan," bebernya.
Ia menambahkan, untuk pemutakhiran data KJP Plus dan KJMU yang juga masuk dalam Quick Wins Pramono-Rano sudah tersalurkan kepada 707.622 peserta didik dari sebelumnya 523.000. Sementara, untuk KJMU kurang lebih mencapai 17.000 yang awalnya 15.648 penerima manfaat.
"Jadi pemutakhiran data KJP dan KJMU merupakan Quick Wins dari pimpinan itu sudah dilaksanakan, khususnya terkait KJP Plus," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Agustina Hermanto (Tina Toon) menyebut kebijakan Pram-Doel dalam 100 hari kerja sudah langsung menjawab kebutuhan warga yang selama ini belum tertuntaskan. 
BERITA TERKAIT: