Angkatan Muda Prabowo Minta Kebijakan PIT Ditinjau Kembali

Kegiatan ini diadakan sebagai respons terhadap unjuk rasa yang terjadi di beberapa daerah yang menolak program Vessel Monitoring System (VMS) serta masukan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) yang diterapkan pemerintah. 

Ampera berinisiatif untuk membahas berbagai kekhawatiran yang dihadapi nelayan terkait kebijakan ini.

“Pembahasan sarasehan ini berfokus pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT), terutama mengenai zonasi dan kuota nelayan kecil. Beberapa isu utama yang diangkat yaitu pertama akses laut terbatas hingga 12 mil yang dinilai tidak cukup untuk mendukung aktivitas nelayan kecil,” kata  Ketua Umum Ampera, Makbul Ramadhani dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu, 11 Januari 2025.  

Kedua, lanjut dia, peraturan VMS yang dianggap memberatkan karena biaya pemasangan dan pemeliharaan yang tinggi (berkisar Rp15 hingga Rp20 juta), di tengah kesulitan ekonomi nelayan. 

“Ketiga, BBM 1 Harga, meskipun sudah ada kebijakan penyamaan harga BBM, penerapannya di lapangan masih belum optimal, menyulitkan nelayan,” jelasnya.

Menurut dia, para peserta sepakat untuk mendorong pemerintah, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meninjau kembali peraturan terkait PIT dan penggunaan VMS, serta melibatkan nelayan dalam pembahasan kebijakan ini. 

Hal ini diharapkan agar kebijakan yang diambil lebih berpihak pada kebutuhan dan keberlanjutan kehidupan nelayan kecil. Serta meminta pemerintah memastikan distribusi BBM 1 Harga dengan penegakan kebijakan yang konsisten.

“Sebagai langkah selanjutnya, Ampera dan komunitas nelayan akan menyampaikan hasil sarasehan ini kepada pemerintah untuk pertimbangan lebih lanjut. Kami berharap kebijakan yang diambil dapat memberikan perhatian lebih pada nelayan kecil, dengan tujuan untuk kesejahteraan mereka di seluruh Indonesia,” ujar Makbul yang juga lulusan Magister Keamanan Maritim Universitas Pertahanan (Unhan) tersebut.

“Ini juga sejalan dengan prinsip yang sering disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwa kebijakan harus berpihak kepada rakyat kecil,” tambahnya.

Hadir dalam acara tersebut di antaranya Karim Muhammad (Dewan Pakar Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia), Hendra Wiguna (Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia), Halwani (Ketua Umum Nelayan Tepian Negeri), Budi Santoso (Komunitas Perikanan Tulungagung), Muhammad Jefry (Komunitas Nelayan Pulau Sembilan Sinjai), serta para pemuda pegiat kemaritiman.