Sawala Kebudayaan di Gunung Padang Ulas Persatuan Hingga Kemandirian Pangan

Kebudayaan melahirkan banyak aspek, terutama sebagai perangkat aktif dalam memenuhi kebutuhan manusia. Baik kebutuhan dalam hubungan antar manusia, hubungan terhadap alamnya juga hubungan terhadap Tuhannya.

Perkembangan kebudayaan dari masa ke masa melahirkan perangkat dan piranti budaya yang dinamis dan berkembang. Hal itu menjadi pembahasan dalam diskusi budaya di Padepokan Tjakra Poetra Padjadjaran beberapa waktu lalu.

Kebudayaan Nusantara telah melahirkan banyak karya, baik dalam bidang ekonomi, pertanian, kepariwisataan, pembangunan, hubungan sosial, hubungan spiritual, sastra, pelestarian hutan dan lingkungan hidup lainnya, keamanan, kemiliteran, intelijen, serta sistem politik yang mempengaruhi masyarakat dunia. 

Dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa, 7 Januari 2025, tajuk dari sawala tersebut adalah konsistensi dalam mengangkat dan menjalankan nilai-nilai asli bangsa Nusantara yang bertujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama, merupakan salah satu indikator utama kemajuan sebuah bangsa. Hal tersebut tergambar dalam falsafah bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Turut hadir dalam acara tersebut, Drs. H. Tom Maskun sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Danis T Wahidin (Dosen dan Peneliti UVNPJ), Kang Sulaeman, Kang Rony Hendrawan (Dosen/Peneliti Senior ITB), Kang Irwan (Kantor Staf Presiden Bidang Agraria/Pertanahan dan kerjasama dengan KBRI Jepang), Kang Iwa (Pengajar SMA dan Praktisi seni), Kang Arga Sudirga (Disbudpar Cianjur), Neneng Dian sebagai aktivis Lingkungan Hidup, Kang Wisnu dari Konsultan Agrobisnis Jabar/Kabisa, Sukma Amanatullah (Praktisi seni dan pengajar SD), Kang Nanang sebagai Juru Pelihara Cagar Budaya Peringkat Nasional Gunung Padang Cianjur dan Poppy Kepsek TK Insan Hasanah Cianjur, serta warga Padepokan Tjakra Poetra Padjadjaran. 

“Ada banyak hal yang dikupas, dan terminologi kebudayaan yang begitu luas, namun semuanya terkoneksi sebagai jembatan dalam rangka memperkuat ketahanan dan persatuan bangsa Nusantara,” ucap keterangan tertulis yang diterima redaksi. 

Terdapat pandangan-pandangan serta pembahasan dalam Sawala Kebudayaan tersebut, diantaranya Nasionalisme yang cenderung memudar, kondisi alam yang rusak, tidak adanya tata ruang yang sesuai aturan kondisi alam, atau masih adanya alih fungsi lahan, berkurangnya lahan hijau dan lahan produktif, cara bertani massal yang tidak sesuai kaidah adat/budaya, kemunduran budi pekerti dan tata krama akibat tidak adanya pelajaran budi pekerti di lembaga pendidikan umum maupun khusus. 

Dengan konsep budi pekerti bersumber dari kemurnian budaya bangsa sendiri, catatan sejarah kenusantaraan yang bias dan masih cenderung mitologi, serta konsep Ketahanan Pangan Sosial yang belum tersistematis, maupun teknis berkesenian yang bias sosial/cenderung industrialistik, menjadi bahasan utama dalam sawala tersebut.

Tedi Subarkah, sebagai sesepuh Padepokan Tjakra Poetra Padjadjaran, mengatakan koneksitas pembangunan terkait pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Jawa Barat perlu diperkuat, 

“Dengan model pendekatan Kebudayaan/Adat Istiadat pembangunan jejaring sosial antar Kab/Kota dalam Memitigasi bencana, pengentasan masalah sampah, kerawanan pangan yang bisa berdimensi bias sosial, dialog kemanusiaan antar bangsa, sebaiknya menjadi prioritas para pemangku kebijakan. Dan Sawala ini kami selenggarakan secara mandiri,” kata Tedi. 

Lanjut dia, pendekatan kebudayaan secara historis dapat diawali dengan konsep utuh keberadaan Cagar Budaya Peringkat Nasional Gunung Padang Cianjur, yang memiliki potensi jejaring internasional, sehingga dapat dikembangkan menjadi beragam potensi untuk kepentingan semua kalangan masyarakat. 

“Dampak dari implementasi konsep tersebut dapat diukur dengan beragam metode sampling,” ungkapnya. 

Oleh sebab itu dalam sawala ini, disepakati sebagai bagian upaya pemajuan bangsa, Adat Kasundaan yang sinergis dengan Program Bapak Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Jawa Barat perlu mengesahkan Peraturan Daerah Tentang Pemajuan Kebudayaan Tatar Sunda yang sejalan dengan UU No. 5/2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.