Akademisi: Video Tiktokers Bima Adalah Input Sistem Politik, Partai Harus Ikut Tanggung Jawab

"Apa yang disampaikan saudara Bima dalam video, merupakan motivasi fungsi input sistem politik yang memberikan tuntutan semata, bentuk kepedulian dan keperihatiannya pada tanah kelahirannya," kata akademisi Universitas Lampung (Unila) Darmawan Purba, dikutip Kantor Berita RMOLLampung, Senin (17/4).

Dia menjelaskan fungsi input dalam sistem politik dapat berupa tuntutan dan dukungan menjadi bahan bagi pemerintahan untuk memformulasikan kebijakan sebagai output. Lalu, akan mendapat feed back bisa berupa dukungan atau tuntutan, begitu seterusnya sistem politik bekerja.

"Jadi menurut saya video viral Bima harus dimaknai pada konteks bekerjanya sistem politik. Seyogyanya fungsi input diperankan oleh partai politik dan interest group lainnya. Hanya saja di era digital saat ini maka tidak ada batas-batas bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan input politik," jelasnya.

Dia menegaskan semestinya pandangan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim, ditempatkan pada konteks bekerjanya sistem politik maka pemerintahan yang bekerja akan selalu membutuhkan input, apapun itu baik dukungan maupun tuntutan.

"Ibarat 'jamu', walaupun yang disampaikan Bima itu pahit, tetapi sesungguhnya menyehatkan. Soal ada teknis komunikasi yang kurang tepat, hal tersebut menjadi kritik kita bersama," katanya.

"Idealnya Gubernur bersama jajarannya memberikan penjelasan yang objektif dan menyampaikan berbagai keterbatasan atau kendala pembangunan apa adanya, sehingga tidak terjadi respon terhadap video viral yang rektif yang akhirnya mengarah pada kulminasi kontradiksi realitas," bebernya.

Bahkan, kata dia, saat ini Bima semakin didukung oleh warganet dari berbagai kalangan, anggota DPRD, DPR RI, menteri, lawyer papan atas, pegiat media sosial.

Pada bagian lain, Gubernur Arinal semakin dikulik oleh para pegiat media sosial hingga menyangkut harta kekayaannya.

Sambungnya, begitu juga dengan mitra beliau di Partai Golkar. Sepertinya elite Golkar tidak terlihat membantu memberikan klarifikasi terhadap persoalan tersebut.

"Sebagai kader partai, seharusnya DPP Golkar memberikan pembinaan dan dukungan bagi kader-kadernya yang berkiprah sebagai kepala daerah. Kesuksesan kader sebagai kepala daerah akan berdampak pada suksesnya partai. Untuk itu partai politik juga harus bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dihadapi kadernya," ujarnya.

Di masa yang akan datang, masih kata Darmawan, dengan semakin kompleksnya permasalahan di masyarakat, semakin terbukanya akses media, maka pemimpin di masa yang akan datang harus memiliki bekal kapasitas yang baik dan terbuka terhadap berbagai tuntutan publik.

"Hal lain yang harus diperbaiki adalah fungsi parpol dan parlemen harus terdepan dalam merespon urusan publik, jangan viral dulu baru dibahas," pungkasnya.