Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang ikut dalam konferensi pers di Istana sore tadi mengungkap bahwa komitmen pemerintah tidak pernah surut dalam memberantas korupsi. Presiden, sambung Firli, juga tidak pernah mengintervensi penegakan hukum.
“Presiden minta penindakan tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih, penegak hukum harus profesional. Pemerintah akan tuntaskan perkara korupsi lainnya. Itu point penting,†kata Firli saat dikonfirmasi
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa malam (7/2).
Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa upaya pencegahan korupsi terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan juga akuntabel.
Pemerintah, juga terus mengembangkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, kemudian perizinan online single submission juga pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.
Dari sisi penindakan, kata Jokowi, pemerintah telah melakukan penegakan hukum terhadap kasus mega korupsi seperti Asabri dan Jiwasraya. Dan Presiden menyampaikan bahwa pemerintah melalui keketuaan G-20 juga akan memperkuat agenda pemberantasan korupsi.
Sementara lewat keketuan Indonesia di ASEAN, akan memperkuat penegakan hukum di negara-negara kawasan.
Oleh karenanya, kepala negara meminta agar aparat penegak hukum melakukan penindakan tanpa pandang bulu dan tebang pilih.
Terdapat sejumlah point penting yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo saat menggelar konferensi pers di Istana Negara, Selasa sore (7/2). 
BERITA TERKAIT: