Cegah Kekerasan Seksual, Pemprov DKI Tingkatkan Perlindungan untuk Perempuan dan Anak

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-alfian-1'>AHMAD ALFIAN</a>
LAPORAN: AHMAD ALFIAN
  • Selasa, 30 Agustus 2022, 16:54 WIB
Cegah Kekerasan Seksual, Pemprov DKI Tingkatkan Perlindungan untuk Perempuan dan Anak
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Net
rmol news logo Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan United Nations Development Programme (UNDP) berkomitmen memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan seksual.

Sejalan dengan salah satu area tematik utama ‘Urban 20 - 2022 Cycle Agenda: Post- Pandemic Cities’, UNDP dan Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi menyelenggarakan acara pendukung (side event) U20 2022 di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (30/8).

Berkonsep High Level Talk Show, mengangkat tema ‘Inovasi Layanan dalam Pencegahan dan Respons atas Kekerasan Berbasis Gender sebagai Bagian dari Pemulihan Sosial yang Inklusif di DKI Jakarta’.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi diskusi ini karena membahas Inovasi Layanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Gender Base Violence (GBV) Sebagai Bagian dari Pemulihan Sosial Inklusif di DKI Jakarta.

"Kami selalu aktif menjalankan kampanye dalam memerangi GBV dan mengajak seluruh Walikota yang hadir di sini untuk berpartisipasi dalam kampanye ini melalui berbagai media informasi dan komunikasi," ujar Anies.

Pemprov DKI Jakarta sejak awal juga telah memasukkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam klasifikasi kegiatan strategis daerah serta masuk dalam kegiatan strategis setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jakarta.

"Hal ini untuk menjadikan Jakarta mampu melindungi empat kelompok rentan, yaitu lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak. Jika keempat kelompok rentan tersebut dapat terlindungi dengan baik, maka perlindungan untuk seluruh warga Jakarta juga akan berjalan baik," jelas Gubernur Anies.

Beberapa program tersebut, di antaranya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang sudah berstandar ISO hingga unit reaksi cepat dengan layanan 24 jam. Terdapat pula pos pengaduan di 19 lokasi di seluruh Jakarta, Rumah Aman, dan Jakarta Siaga dengan nomor telepon di 112.

Tentu, berbagai program ini perlu didukung oleh beragam sektor masyarakat. Kolaborasi dengan UNDP dapat memperkuat layanan publik untuk melindungi perempuan dan anak.

UNDP telah menjadikan DKI Jakarta sebagai daerah percontohan sejak 2017 dalam memperkuat akses layanan publik untuk korban Kekerasan Berbasis Gender melalui rangkaian intervensi yang saling melengkapi dengan dukungan penuh dari Pemerintah Jepang dan Seoul Policy Center (USPC).

Turut hadir dalam kegiatan ini Officer in Charge UNDP Indonesia, Mr. Nicholas Booth. Dengan menghadirkan para pembicara yakni, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti, pakar dari Seoul Policy Center, Hye Young Park, serta Delegasi Kota dari Mumbai, India, Iqbal Singh Qhalal, Delegasi Kota dari Lima, Peru, Jhosselyn Jheydi, dan Delegasi Kota dari Quito, Ekuador, Juan Manuel Carrion.rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA