Sikap tersebut disampaikan Penasihat PWKI AM Putut Prabantoro dalam Indonesia Outlook 2022 yang hadir dalam webinar "Buka Tahun Baru Bersama PWKI Ke-17", Selasa (22/2).
Putut Prabantoro menegaskan, sikap tersebut sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 serta Pembukaan UUD 1945, yang merupakan cara untuk mencapai cita-cita ideologi bangsa meuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
"Bahwa kemakmuran dan kesejahteraan selalu mengacu kepada sumber kekayaan alam dan cabang-cabang perekonomian yang penting serta menguasai hajat hidup orang banyak," kata Putut dalam keterangannya, Rabu (23/2).
Adaun narasumber yang dihadirkan adalah Evy Haryadi selaku Direktur Perencanaan Korporat PT PLN, dan Dany Amrul Ichdan selaku Direktur Hubungan Kelembagaan Mind-ID.
Dalam paparannya, Evy Haryadi menyampaikan, PLN sebagai agen pemerintah di COP26 sudah mendeklarasikan kembali komitmen “
net zero emission 2060â€.
Bahkan, kata dia, PLN telah menandatangani proyek dengan ADB berupa
early retirement melalui
energy transition mechanism. Proyek tersebut adalah mekanisme pensiun lebih awal untuk pembangkit listrik berbahan bakar batubara atau PLTU dan mulai menggantikannya dengan pembangkit-pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).
“Ini adalah komitmen
green energy dari Presiden Indonesia, dan PLN sebagai salah satu agen pemerintah yang mendukung rencana pemerintah,†jelas Haryadi.
Menurut Haryadi, pada sektor ketenagalistrikan terdapat emisi CO2 sebesar 240 juta ton CO2 eq tahun 2020 yang diperkirakan tanpa mitigasi akan mencapai 920 juta ton CO2 eq di 2060.
Sedangkan, pada sektor transportasi terdapat emisi CO2 sebesar 280 juta ton CO2 eq di 2020 dan diperkirakan tanpa mitigasi akan mencapai 860 juta ton CO2 eq di 2060.
“PLN sudah berkomitmen agar mencapai
net zero emission di 2060 dan ini akan membutuhkan semangat serta
resources yang cukup besar,†pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: