Debirokratisasi Agar Sistem Tidak Kaku, Nadiem: Pak Presiden Jagoannya

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/reni-erina-1'>RENI ERINA</a>
LAPORAN: RENI ERINA
  • Jumat, 31 Januari 2020, 06:33 WIB
Debirokratisasi Agar Sistem Tidak Kaku, Nadiem: Pak Presiden Jagoannya
Nadiem Makarim/Net
rmol news logo Mendikbud Nadiem Makarim mengakui ia belajar banyak dari sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) terutama soal debirokratisasi. Ia pun mengakui sosok orang nomor satu di Indonesia itu adalah inspirasinya.

"Saya belajar langsung dari Pak Presiden. Pak presiden ini memang jagoannya debirokratisasi. Saya inspired banget dengan kepemimpinan dia," ujar Nadiem saat memberikan sambutannya dalam seminar Indonesia's Talent Deficit di Hotel Kempinski, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (30/1).

Jokowi juga merupakan pekerja keras. Nadiem mengungkapkan bahwa di Kabinet Indonesia maju, Jokowi  bekerja lebih keras daripada yang lain selama 24 jam nonstop.

"BTW (by the way), bagi yang nggak tahu, di Kabinet Indonesia Maju yang kerjanya paling keras itu kerjanya Pak Jokowi. Beneran, itu luar biasa melihat Pak Presiden kerja tuh, dan motivasi dia nggak pernah setop kerja nonstop 24 hours (24 jam)," ungkapnya.

Nadiem mengatakan, selama menjadi menteri, ia telah belajar banyak hal dari Jokowi. Selain berguru soal etos kerja, Nadiem mengakui telah menyerap ilmu seputar debirokratisasi di level pemerintahan.

Hal itu ia sebutkan ketika mendapatkan pernyataan dari audiens seputar peran pemerintah sebagai regulator di bidang pendidikan.

Debirokratisasi, menurut Nadiem, telah membuat sistem pemerintahan menjadi tidak kaku. Ia mencontohkan, debirokratisasi dilakukan untuk mengatur sistem pendidikan tinggi di universitas.

Atas dasar itulah, Nadiem belakangan meluncurkan program Kampus Merdeka yang salah satunya mengatur tentang kemudahan perguruan tinggi untuk membuka program studi baru. Nantinya perguruan tinggi dengan akreditasi A dan B tidak perlu lagi melalui perizinan program studi (prodi) di Kemendikbud.

Nadiem tidak ingin proses penilaian program studi nantinya berbelit-belit dengan aturan-aturan yang menyulitkan. Menurutnya, regulasi yang dibuat sering kali hanya fokus menyetop 10 persen yang buruk sehingga 90 persen regulasi lainnya rugi karena banyak yang tidak terpakai.

"Kalau pemerintah dapat feedback negative, atau apa kita boleh mengakreditasikan secara langsung bagi yang ada complain, yang ada isu atau data yang aneh. Filsafatnya berubah. Yang tadinya sifat regulator semuanya butuh izin, kita ubah kita me-regulate dengan outcome," sebut Nadiem. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA