RMOL. Keterlibatan aparat keamanan kerap digunakan pemerintah maupun pihak swasta sebagai senjata untuk memukul mundur para petani yang mempertahankan tanah mereka.
Demikian disampaikan Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Dewi Kartika dalam diskusi Catatan Akhir Tahun 2018 KPA "Bercermin pada Janji Lama: Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Politik 2019" di Kedai Kopi 89, Kemang, Jaksel, Kamis (3/1).
"Keterlibatan polisi, TNI, dan Satpol PP masih mewarnai kekerasan dalam konflik agraria," kata Dewi.
Parahnya lagi, ada juga yang menggunakan jasa keamanan sewaan untuk mengintimidasi korban.
"Di beberapa kasus, pemerintah maupun pihak swasta menggunakan jasa-jasa sewaan keamanan untuk keperluan menakut-nakuti masyarakat yang menolak penggusuran untuk mempertahankan tanahnya," pungkas Dewi Kartika.
[rus]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: