Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menegaskan bahwa perekrutan TGUPP seharusnya dilakukan dengan mekanisme terbuka, sebagaimana yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selama ini. Pasalnya, gaji tiap anggota TGUPP diambil dari APBD yang dititipkan ke pos Bappeda.
"Perekrutan (TGUPP) saat ini tidak sesuai dengan lelang terbuka," kata Uchok kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (3/2).
Sebelumnya, perekrutan anggota TGUPP juga dipersoalkan oleh banyak orang termasuk Anggota DPRD DKI Jakarta.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengakui bahwa dirinya selalu mempertanyakan kriteria yang digunakan Anies untuk memilih anggota TGUPP.
Ia ambil contoh masalah. Salah satu nama anggota TGUPP, Bambang Widjojanto, sebenarnya masih berstatus tersangka. Kasus hukum mantan Wakil Ketua KPK itu hanya deponering alias hanya menghentikan kasus tanpa menghilangkan status tersangka yang disandangnya.
Berkaitan dengan itu, Uchok yakin Anies memilih para anggota TGUPP hanya berdasarkan selera pribadi.
"Pejabat yang diangkat itu, hanya seleranya Anies Baswedan saja, kkinerjanya tidak bisa diharapkan oleh publik. Yang diangkat itu sesuai selera Anies Baswedan dari golongan dan kelompok dia saja. Untuk orang lain, yang bukan kelompok dia, jangan berharap jadi TGUPP atau tim gubernur lain," ungkapnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: