"Yang membuat pernyataan akan mengizinkan kembali becak beroperasi itu Gubernur Anies, bukan lain. Dia harus mempertanggungjawabkanÂnya. Tidak perlu menyinggung kontrak politik dari Jokowi-Ahok saat Pilkada 2012. Tidak perlu membenturkan dengan pemerintahan sebelumnya," kata Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing saat dihubungi, di Jakarta, kemarin.
Emrus menyarankan, sebaiknya Anies fokus dalam memenuhi janji-janjinya saat kampanye namun harus juga memperhatikan peraturan dan perundang-undangan. Sekarang ini seharusnya menjadi periode kerja bagi Anies-Sandi bukan lagi periode kampanye.
"Kalau dulu mungkin saat Pilkada Anies-Sandi tidak paham Undang-undang saat berjanji yah sekarang dikoreksi dong. Kasih alternatif, jangan karena ingin memenuhi janji lantas menabrak aturan atau menyalahkan pihak lain. Itu bukan pemimpin yang bereÂtika. Gubernur itu harusnya menata kota, bukan pandai berkata-kata," tegasnya.
Menurutnya, selama ini tiga bulan terakhir ini Anies selalu menyebut soal keadilan sosial. Namun, sepertinya dia tidak memahami maknanya. Keadilan sosial versi Anies sangat subyektif, hanya menuÂrut pemikirannya. Seharusnya sebagai pejabat publik keadiÂlan sosial itu harus dimaknai obyektif yakni tidak berbenÂturan dengan peraturan yang disepakati bersama.
Sementara, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan kebijakan Gubernur Anies Baswedan, tidak membuat Jakarta semakin baik. "Ibu Kota sekarang kan terlihat kumuh," kata Pras.
Aturan yang membuat seÂmerawut Jakarta, Pras menÂcontohkan perobohan pagar Monas. Dengan demikian warga dibebaskan menginjak rumput di sana. Padahal, pemagaran sudah dilakukan sejak era Gubernur Sutiyoso Foke, hingga Jokowi.
"Kenapa dipagar? Ini ikon Ibu Kota negara, daerah ring satu. Enggak realistis rumÂput boleh diinjak-injak," kata Pras.
Selain Monas, politikus PDIP mengkritik kebijakan Anies terbaru yang akan menghidupÂkan kembali becak. Dia juga mengkritik tidak adanya upaya pemerintah pasca MA mengabulkan gugatan warga terkait pembatasan sepeda motor melintasi jalan protokol.
"Motor dibebaskan semua jadi kumuh, sudah nongkrong di pinggir jalan di kawasan ring satu. Kalau misalnya terÂjadi apa-apa siapa yang tangÂgung jawab?" ujar Pras.
Terkait adanya usulan pengajuan hak interpelasi oleh kalangan dewan, Pras menilai hak itu dimiliki oleh dewan yang diatur dalam tata tertib dewan dan Undang-undanng diatasnya. Karena itulah, dia akan menunggu bagaimana proses itu berjalan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku ada kontrak politik terkait penaÂtaan becak di ibu kota saat Anies-Sandi berstatus sebagai kontestan Pilkada DKI 2017. Salah satu isi kontrak politik itulah yang kini dicoba untuk diwujudkan.
Dalam kontrak politik yang ditandatangani Anies tertera perlindungan dan penataan ekonomi informal seperi PKL, becak dan lainnya. Sandi mengatakan, penataan becak sebenarnya juga tertulis dalam kontrak politik yang ditanÂdatangani Jokowi saat penÂcalonan gubernur di Pilkada DKI 2012.
"Kontrak politik ini disodorkan untuk Pak Anies dan ternyata ini kontrak politik pemerintah sebelumnya juga (Jokowi-Ahok)," kata dia di Balai Kota, Rabu (17/1). ***
Soal rencana mengoperasiÂkan kembali becak, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai menyalahi etika politik dalam memerintah. Sebab sebelum Anies, tidak ada gubernur yang menyalahÂkan pendahulunya saat kebiÂjakannya ditolak masyarakat. Anies belum move on dari atmosfir pilkada. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: