Transmigrasi Picu Pemekaran Daerah Baru

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/'></a>
LAPORAN:
  • Rabu, 27 Desember 2017, 21:00 WIB
Transmigrasi Picu Pemekaran Daerah Baru
Rakor Lintas Daerah Kemendes PDTT. (Net)
RMOL.  Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menilai pusat-pusat perekonomian baru di berbagai kawasan Indonesia dapat tumbuh melalui program Transmigrasi. Termasuk wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolir.

Sehingga, program transmigrasi mempunyai potensi untuk menjadi solusi atas problematika kemiskinan, ketimpangan dan distribusi ketimpangan penduduk.

"Program transmigrasi telah terbukti berkontribusi bagi lahirnya dua provinsi baru yaitu Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDTT, Anwar Sanusi dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Rabu (27/12).

Menurut Anwar, pemerintah terus berkomitmen untuk mengembangkan kawasan transmigrasi salah satunya dengan program pembentukan Kota Terpadu Mandiri (KTM) atau Kawasan Perkotaan Baru (KPB).

Sejak dicanangkan tahun 2007 hingga saat ini, telah dibangun dan dikembangkan 48 KTM yang tersebar di 23 Provinsi dan 45 Kabupaten. Bahkan, berbagai KTM tersebut kini menjadi motor perekonomian baru bagi kawasan di sekitarnya.
 
"Pengembangan KTM ini membutuhkan kerja sama lintas sektor sehingga dibutuhkan pola komunikasi yang solid antarstakeholder program transmigrasi," ujarnya.
 
Selain itu, Anwar menambahkan, program transmigrasi jika dilihat lebih utuh merupakan program lintas kementerian atau lembaga. Meskipun Kemendes PDTT menjadi leading sector untuk pengembangan kawasan. Namun tidak bisa lepas dari dukungan dari kementerian dan lembaga lain.
 
"Ketika kita mau mengembangkan KTM kan, memang kewenangan kita. Tapi jika dihubungkan dengan lokasi induknya, kan butuh transportasi. Kewenangan induknya ada di kementerian PUPR. Begitu juga ketika kita akan mengembangkan produk pertanian maka tidak lepas peran Kementerian Pertanian," urai Anwar.
 
Sekjen Anwar berharap, rapat kordinasi lintas sektor yang diikuti perwakilan kementerian atau lembaga yang terlibat dalam program transmigrasi bisa menghasilkan berbagai rekomendasi kongkret. Sehingga, bermanfaat untuk pengembangan program transmigrasi ke depan.

Menurutnya keterlibatan berbagai kementerian atau lembaga akan berkontribusi positif terhadap pengembangan program transmigrasi.
 
"Adanya dukungan dari pihak swasta, perbankan, peran perguruan tinggi, program yang diusung dari berbagai unit dan sektor itu dapat menciptakan produktifitas ekonomi," tuturnya.
 
Sementara itu Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi M Nurdin mengatakan, terkait sasaran prioritas pembangunan nasional bidang ketransmigrasian.

Untuk prioritas tahun 2015-2019, fokus terkait  berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) atau Kota Terpadu Mandiri (KTM). Khususnya, sebagai embrio kota-kota kecil atau pusat pertumbuhan.

Untuk diketahui, saat ini telah berdiri 11 KTM, sehingga target pengembangan KTM baru masih kurang sembilan.
 
"Target RPJMN kita 20 KTM, sekarang sudah ada 11 KTM, sisanya 9 KTM lagi yang kita support dengan pihak swasta selama 2 tahun ini," ujar M Nurdin.
 
Nurdin mengatakan ke depan pihaknya akan mensinergikan berbagai progran prioritas Kemendesa PDTT dalam pengembangan program transmigrasi.

Menurutnya di berbagai kawasan transmigrasi akan dikembangkan program unggulan kawasan perdesaan (Prukades) sehingga mempunyai skala ekonomi besar. Saat ini beberapa KTM telah menjadi sentra-sentra prukades.
 
"Kami akan alokasikan anggaran hingga Rp 1,6 Triliun untuk mengembangkan sentra-sentra produksi produk-produk unggulan. Saat ini di KTM Mesuji telah kita kembangkan untuk menjadi sentra beras dan jagung. Tidak menutup kemungkinan KTM lain akan menjadi sentra unggulan lain yang sesuai dengan potensi lokal mereka," pungkasnya. [tsr]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA