Plt Gubernur Berharap Bengkulu Masuk Dalam Kawasan Ekonomi Khusus

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ruslan-tambak-1'>RUSLAN TAMBAK</a>
LAPORAN: RUSLAN TAMBAK
  • Rabu, 22 November 2017, 01:12 WIB
Plt Gubernur Berharap Bengkulu Masuk Dalam Kawasan Ekonomi Khusus
Rohidin Mersyah/Net
rmol news logo . Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah di hadapan anggota Komite IV DPD RI memaparakan keunggulan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu pada fokus grup diskusi (FGD) di Ruang Pola Bappeda Pemprov Bengkulu, Kota Bengkulu, Selasa (21/11).

"Bengkulu ini provinsinya kecil tetapi kita punya satu infrastruktur besar di Bengkulu, kita punya Pelabuhan Pulau Baai. Pelabuhan Pulau Baai ini punya lahan pendukung 1.200 hektare," jelas Rohidin seperti diberitakan RMOLBengkulu.com.

Diketahui, Pelabuhan Pulau Baai merupakan anak cabang yang ke 12 dari Pelindo II dan kinerja dari pada Pelindo II Bengkulu ini mendapatkan predikat terbaik di tahun 2017.

Kepada anggota Komite IV DPD, mantan wakil bupati Kabupaten Bengkulu Selatan ini mengungkapkan kinginannya agar Bengkulu masuk ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan dicanangkan oleh Bappenas hampir di 60 daerah.

"Saya berharap dukungan Komite IV DPD RI itu dari 60, Bengkulu masuk di dalamnya. Saya tidak bermaksud dikasihani tetapi ini sangat layak," tegas Rohidin Mersyah.

Lebih lanjut, Bengkulu telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian menjadi satu Karantina Nasional Ternak Indonesia. Penetapan KEK ini sangat potensial nantinya dengan berfungsinya Pelabuhan Pulau Baai, pengembangan industri kedepan akan sangat besar.

"Bengkulu itu bisa memacu pertumbuhan Sumatera dengan Pulau Baai jika dibangun KEK di sini, dan bisa membantu pengendalian inflasi Sumatera, karena bisa mengendalikan moda transportasi barang jasa utama," ucap Rohidin Mersyah.

Terkait dengan apa yang disampaikan Rohidin Mersyah, Wakil Ketua Komisi IV DPD RI Siska Marleni mengungkapkan secara geografis Bengkulu sudah memungkinkan untuk bisa menjadi salah satu dari pada kegiatan program pemerintah KEK, seperti peternakan.

"Sangat layak, sangat memadai jika kami suarakan, kami akan sampaikan kepada pihak yang dalam hal ini yang membuat perencanaan pembangunan, yakni Kementerian Bappenas untuk bisa mengakomodir ini," jelas Siska Marleni.

Secara statistik dan secara historis Bengkulu sudah selayaknya berada setara dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia, dan pemerintah harus berada di barisan paling depan dalam memajukan Bengkulu.

Tampak hadir dalam pertemuan itu Anggota Komisi IV DPD RI Ahmad Kanedi yang juga sebagai ketua rombongan, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bengkulu Yuan Candra Djaisin, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu Endang Kurnia Saputra, Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu Bram Brahmana serta kepala OPD Pemprov Bengkulu. [rus]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA