Yang Nyewain Nggak Ada Malunya Yang Bayar Sewa Kok Mau Dikerjai

Informasi soal sewa lahan trotoar kawasan Tanah Abang dibeberkan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Berdasarkan investigasi ORI mendapatkan temuan adanya pungutan liar (pungli) oleh preman yang dibekingi oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Ombudsman menyatakan bahwa adanya indikasi persengkokolan yang terjadi untuk meraup keuntun­gan pribadi.

"Salah satu preman mengaku mempunyai kedekatan dengan salah satu oknum Satpol PP sehingga dapat menjamin para pedagang tidak terkena razia," kata Adrianus Meliala salah satu anggota Ombudsman menjelaskan.

Bahkan Peneliti Saifiul Mudjani Research dan Consultant (SMRC) Saidiman Ahmad ikut membeber­kan soal sewa lahan trotoar bagi PKL di Tanah Abang. Melalui akun Twitter miliknya @saidiman, dia membeberkan bila harga sewa la­han trotoar di Tanah Abang cukup menggiurkan.

"Trotoar Tanah Abang disewakan. Satu lapak, 1 x 2 meter, seharga 1,5 sampai 3 juta rupiah. Selain sewa, para pedagang itu juga bayar pada "pengurus" uang ini dan itu yang nilainya bisa sampai 50 ribu sehari. Padahal trotoar itu baru saja selesai diperlebar. Nasib," cuitnya.

Kabar ini pun langsung direspun oleh warga dunia maya. "Gw udah nebak ujung-ujungnya gini. Diperlebar tapi yang nikmati bukan pejalan kaki," timpal akun @caitinlauretta.

"Lagi kepikiran kalau besok ada kepala negara/pemerintahan datang ke Indonesia dan diajak belanja ke tanah abang sama pak @ jokowi dan melihat tanah abang yang kembali semrawut, hmmm.." sindir akun @mus_kosgoro.

"Pak gub @aniesbaswedan & pak wagub @sandiuno perlu cek langsung & klarifikasi berita ini bener atau tidak, kl gak mau dibi­lang dpt bagian," kicau akun @ arre13arie.

"Sesama prbumi hrs bayar," kata akun @haje_ksp.

"Ini masalah keberpihakan bang. Berpihak pada preman. Yg bikin heran, sudah kasat mata ketidak­becusannya, masih ada loh yg me­maklumi dan menjustifikasi- hanya semata karena gak suka dgn yg dulu. Dimana rasa adil itu?" cuit akun @fachryB.

"Sudah jadi rahasia umumlah kalau pedagang tenda atau kaki 5 kabarnya sewa juga. Daripada sayang dimonopoli preman kan mending masuk kas, tapi trotoar ju­ga? Ckck," sesal akun @xoneze.

Warganet menilai bahwa hal tersebut merupakan pencurian karena menyewakan lahan yang bukan milik pribadi. "Sewa menyewa halal kalau milik pribadi. Ini pen­curian. Menyewakan lahan yang bukan miliknya," sindir akun @ baim_society.

"Jika ini kenyataan, sungguh keterlaluan. trotoar itu sebenarnya milik siapa?' kok bisa dialihfung­sikan untuk disewakan," ujar akun @MahyudinIsmail kecewa

"Itu kejahatan, yaitu merampas Hak Pejalan Kaki dan Mengusai ilegal lahan pemerintah, hukuman pidana harus dijalankan sesuai UU yg berlaku," kata akun @wrahardian2.

Atas dugaan yang dikeluarkan oleh pihak Ombudsman, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyelidikan penyewaan tersebut. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Perdagangan DKI Jakarta, Irwandi berjanji akan menindak tegas jika ada oknum PNS yang bermain.

"Kami lagi teliti, benar nggak para PKL sewa di trotoar, kok trotoar disewain. Apa itu pegawai kami, apa oknum, apa memang preman, belum ketahuan ya," kata Irwandi menjabarkan.

Berbeda dengan Pemprov, Wakil Ketua DPRD Abraham Lulung Lunggana justru tidak percaya den­gan temuan Ombusdman. "Kalau yang trotoar enggak mungkin sewa-menyewa. Ombudsman-nya suruh datang ke saya!" kata dia usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Rabu (15/11).

Lulung menyebut jika memang ada yang menyewa di trotoar pun sebagai tindakan yang mengada-ada. Pasalnya, setiap pedagang di sana harus lapor ke RW setem­pat. "Misalkan pedagang datang, mencari tempat dong, datang ke tempat itu pasti ke wilayah RW. Nah mereka datang ya dibantuin ayo dagang di situ. Eggak mungkin kalau di trotoar, nekat namanya itu," tandasnya.

"Bodoh aja yang mau bayar sewa. Kecuali di tempat-tempat yang sudah jelas. Masa kayak gitu disewain juga sih," kata Lulung.

Belum diketahui siapa dibalik yang berupaya mengambil keun­tungan dari para PKL di Tanah Abang. Warganet menyindir bah­wa ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menelisik kasus penyewaan trotoar tersebut.

"Yang ngomong nggak ada pre­man itu Kan preman nya sendiri. Maling teriak nggak ada maling . Yg penting masuk surga," ujar akun @ranggavega.

"Gimana nih ? Apa ini yg disebut maju kota'y, bhagia warganya ? Premanisme dibiarkan ? Sebenrnya trotoar haknya siapa ? @aniesbas­wedan @sandiuno," tuntut akun @ icigun. ***