Eksponen 98: Perda 6/2012 Harus Disinkronkan Dengan Visi Misi Anies-Sandi

Dalam pembahasan kegiatan yang diusulkan oleh SKPD dan UKPD dinilai banyak yang kurang dan tidak selaras lagi dengan RPJMD, sehingga program prioritas dari Gubernur DKi Jakarta terpilih Anis-Sandi terancam tidak dapat melaksanakan program unggulan prioritas mereka.

"Yang harus disusun oleh Pemprov  DKI itu RPJMD dahulu, setelah itu baru Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Apabila hal ini tidak dilaksanakan, maka itu tidak akomodatif terhadap program kegiatan Gubernur terpilih nantinya," kata aktivis Front Eksponen'98, Dondi R.

RPJMD 2018- 2022 yang termaktub dalam Perda 6/2012 menurutnya, harus dikaji ulang untuk disinkronisasikan dengan visi dan misi gubernur terpilih. Pasalnya, ini akan menjadi payung hukum selama lima tahun program yang akan datang.

Pihaknya berharap pemerintah DKI sekarang yang sedang menyusun dapat mengakomodir seluruh usulan program unggulan gubernur terpilih.

"RPJMD itu mutlak milik Anis-Sandi, jadi yang harus menyusun adalah Anis-Sandi dan tim bersama dengan para pejabat Pemprov DKI Jakarta," kata Dondi, menekankan.  

Sementara itu, aktivis Front Eksponen 98 lainnya Agung menyarankan DPRD dan Pemprov DKI Jakarta harus duduk bersama untuk merevisi Perda tersebut sudah tidak relevan lagi untuk lima tahun ke depan. Hal ini mengingat adanya perubahan indikator sosial ekonomi masyarakat Provinsi DKI Jakarta dan arah kebijakan pembangunan

"Jangan pula Perda tersebut dijadikan sandera politik bagi gubernur terpilih Anis-Sandi sehingga program prioritasnya tidak dapat berjalan dan kami akan mendatangi DPRD untuk menyampaikan aspirasi ini kepada DPRD," tandasnya.[wid]