Pinjaman Bank Dunia Untuk Tingkatkan Kompetensi Pendamping Desa

"Selama ini kita banyak difasilitasi oleh bank dunia. Bantuan bank dunia itu lebih banyak kita manfaatkan untuk pelatihan dan pendampingan," ujar Menteri Desa Eko Putro Sandjojo di Jakarta, Rabu (12/4).

Menurutnya, anggaran pinjaman Bank Dunia untuk pembangunan desa masih tersisa sekitar Rp 2 triliun. Program akan berakhir pada 2018 mendatang. Selama ini, dana pinjaman sebagian besar digunakan untuk pembiayaan pendamping desa, namun mulai tahun ini, pembiayaan pendamping desa akan diambil dari APBN.

"Tahun-tahun lalu pendamping desa dibiayai dari Bank Dunia, tahun ini pendamping desa dibiayai dari APBN. Tapi untuk tenaga teknis provinsi masih dari provinsi," jelas Eko.

Pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan bersama Bank Dunia nantinya akan mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri. Menurut Eko, tidak sedikit negara yang telah suskes dalam melakukan pengembangan wilayah pedesaan. Dengan demikian diharapkan terjadi tukar pengalaman dan program.

"Apa yang sedang kita lakukan ini sebenarnya tidak unik karena banyak negara yang telah melakukan, seperti Prukades (Program Unggulan Kawasan Pedesaan) dan dengan memasukkan dunia usaha ke desa. Sehingga perekonomian desa lebih kuat," tuturnya.

Sekjen Kemendes Anwar Sanusi menambahkan, sisa pinjaman Bank Dunia akan dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

"Pendampingan-pendampingan akan kita alokasikan dari situ," katanya.

Diharapkan, melalui program pendampingan akan semakin mudah dalam menentukan dan mengelola potensi dan keunggulan masing-masing desa.

"Supaya bagaimana mereka dapat membantu masyarakat untuk menemukan keunggulan kawasan itu. Kemudian bagaimana melakukan pendampinan BUMDes, pengelolaan embung. Ini yang akan kita lakukan," jelas Anwar. [wah]