Kemensos: 1045 Penerima PKH Hijrah dari Miskin Ke Sejahtera

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/'></a>
LAPORAN:
  • Senin, 21 November 2016, 21:38 WIB
Kemensos: 1045 Penerima PKH Hijrah dari Miskin Ke Sejahtera
Foto: Dokumentasi Kemensos
rmol news logo . Sebanyak 1045 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) asal Jawa Tengah dinyatakan lulus atau graduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah lulus dan sejahtera, seluruh keluarga tersebut tidak lagi memperoleh bantuan sosial.

Dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, jumlah KPM yang telah lulus terbanyak berasal dari Kabupaten Demak sejumlah 371 keluarga. Disusul peringkat kedua dan ketiga masing-masing yakni Kabupaten Rembang sebanyak 104 keluarga dan Kota Pekalongan 83 keluarga.

Sertifikat graduasi diserahkan di Gedung Sasana Adipura Wonosobo dalam gelaran PKH Jateng Fest 2016, Senin (21/11).

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat mengatakan, bahwa meskipun telah menyandang status sejahtera, namun pemerintah tetap melakukan pemantauan dan pendampingan.

"Tidak dilepas begitu saja. Jangan sampai mereka kembali jatuh miskin. Mereka juga diikut sertakan untuk memberi motivasi kepada KPM lainnya," kata dia.

Dia menjelaskan, program PKH menjadi salah satu program pemerintah yang efekif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Program tersebut telah berjalan sejak 2007. "Hingga Desember 2015 sudah melahirkan  400.000 KPM menjadi  mandiri," sambungnya.

Dikatakan, efektifitas PKH dapat dilihat dari konsumsi keluarga PKH yang meningkat rata-rata sebesar 14 persen, dari 76 persen dari garis kemiskinan ke 90 persen dari garis kemiskinan.

Di sektor pendidikan, terjadi peningkatan angka pendaftaran sekolah. Pada tingkat sekolah dasar (SD) sebesar 2,3%, sementara tingkat sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 4,4 persen.

Menurutnya, pada 2015, PKH telah menjangkau 3,5 juta keluarga. Tahun ini, jumlahnya akan ditambah 2,5 juta keluarga, sehingga total penerima bantuan PKH sebanyak 6 juta keluarga. "Melalui PKH, kita wujudkan generasi bangsa yang sehat dan cerdas menuju Indonesia Hebat," tuturnya.

Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, Nur Pujiyanto mengatakan pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan dalam penyaluran bantuan sosial. Saat ini, program PKH mulai disalurkan secara non tunai.

"Penyaluran secara non tunai agar bansos tepat sasaran dan tepat jumlah," imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Wonosobo,  Eko Purnomo menyoroti pentingnya pemberdayaan bagi pendamping PKH. Menurutnya, peran pendamping cukup vital dalam mendukung kemajuan KPM.

"Masalah kemiskinan cukup kompleks, karenanya butuh SDM Pendamping yang juga mumpuni agar program pengentasan kemiskinan bisa berjalan sesuai harapan," tutur Eko. [sam]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA