Hal ini dinilai ingin mengulangi kesuksesan skema tersebut pada Pilgub 2012 lalu. Saat itu, pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Mualem) yang Partai Aceh dan Partai Gerindra keluar sebagai pemenang.
"Skema perkawinan antara partai lokal dengan partai nasional tampaknya hendak meniru Pilkada 2012 lalu," jelas Pendiri Gerak Aceh, Akhiruddin Mahjuddin, dalam keterangannya (Rabu, 10/8).
Pada Pilgub Aceh ini, dua pasangan calon yang diusung kombinasi partai lokal dan nasional adalah Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah dan Muzakir Manaf-TA Khalid.
Irwandi-Nova didukung Demokrat, PKB, Partai Nasional Aceh (PNA) dan Partai Damai Aceh (PDA). Sementara Muzakir Manaf dan TA Khalid didukung Partai Aceh, Gerindra dan PKS. Sementara pasangan Tarmizi Karim dan Zaini Djalil hanya diusung gabungan partai nasional, Nasdem, PPP dan PKPI.
Selain ketiga pasangan tersebut, Pilgub Aceh 2017 ini juga diikuti tiga pasangan independen. Yaitu, Zakaria Saman-Teuku Alaidinsyah, Abdullah Puteh-Sayed Mustafa Usab, dan Zaini Abdullah-Nazaruddin.
Meski sukses di Pilkada lalu, Akhiruddin mempertanyakan apakah skema perkawinan politik semacam itu masih relevan dalam konteks Pilkada Aceh 2017.
Alasannya, mesin partai politik dianggap memiliki sumber dana dan sumber daya untuk dapat menang dengan mudah. Akibatnya, para calon gubernur ini bertindak layaknya kaki tangan partai-partai.
"Lebih-lebih mereka pun memilih jalan aman dengan mengemis dukungan dari partai nasional. Jauh dari wajah elok politik Aceh pasca-perdamaian Helsinki, ketika kehendak rakyat untuk memilih pemimpin independen sangat kuat," tandasnya.
[zul]
BERITA TERKAIT: