Ahok Cuma Merasa Dibecandain Jokowi

Jokowi berbicara di acara Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Daerah VII di Hotel Grand Sahid, Jakarta, kemarin. Rakornas membahas uang negara itu, dihadiri para kepala daerah dan jajaran pemerintah pusat. Acaranya serius tapi santai. Dibilang santai, karena para peserta dari elite daerah hingga pemerintah tidak terjadi dialog bertensi tinggi. Meski tema yang dibahas sangat serius karena menyangkut uang negara yang dialokasikan ke daerah.

Seperti diketahui, Indonesia saat ini sedang mengalami defisit pemasukan APBN. Sejumlah alokasi dana pemerintah yang dianggap tidak genting pun langsung dipotong.

Dalam pidatonya, Jokowi mencoba menjelaskan kondisi ekonomi negara. Nah, dalam hal ini dia mencoba mengajak pemimpin daerah untuk membuka 'dapur' keuangan daerah masing-masing di depan umum. Dia mengungkapkan itu karena sebelumnya telah diberi masukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "Saya dibisiki Menkeu, 'Pak, diungkap saja, Pak.' Ya diungkap," kata Jokowi sambil tersenyum.

Bisikan Sri Mulyani kepada Jokowi itu memang penting untuk diungkap. Pasalnya, per Juni 2016 terdapat Rp 214 triliun APBD yang mengendap di rekening daerah dan belum tersalurkan. Sangat disayangkan, jika uang itu tidak segera dicairkan untuk membangun daerah. "Hati-hati, Bapak-Ibu semua, ini masih di atas dua ratus (triliun). Keterlambatan begini jangan diteruskan. Stop. Harus segera dikeluarkan," tegas Jokowi.

Jokowi mengancam, jika kepala daerah tidak segera membelanjakan anggaran yang terendap itu akan diberi sanksi yakni tidak diberikan dana tunai. Dalam hal ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu salah satu transfer pemerintah kepada daerah yang bersumber dari APBN.

Nah, tanpa ragu-ragu Jokowi langsung menyebut sejumlah kepala daerah yang masih mengendapkan dana APBD. Dia mengawali dengan menyindir koleganya saat memimpin Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "Pak Ahok duitnya memang gede, tetapi nyimpennya juga gede," Kata Jokowi blak-blakan di depan seluruh kepala daerah. Ahok yang hadir di acara hanya tersenyum simpul mendapat sindiran.

Kata Jokowi, Jakarta menjadi penimbun APBD tertinggi dengan nominal Rp 13,9 triliun. Kemudian, disusul Jawa Timur Rp 3,9 triliun, Riau Rp 2,86 triliun, Papua Rp 2,59 triliun, Jawa Tengah Rp 2,46 triliun, Kalimantan Timur Rp 1,57 triliun, Banten Rp 1,52 triliun, Bali Rp 1,4 triliun, dan Aceh Rp 1,4 triliun. Selain provinsi, Jokowi juga mengungkapkan, ada kabupaten dan kota yang serapan anggarannya rendah. Kabupaten yang paling rendah serapan anggarannya adalah Kabupaten Bogor, Bandung, Bekasi, Tanah Laut, Kediri, Berau, dan Nias.

Sementara, kota yang paling rendah serapan anggarannya adalah Medan, Surabaya, Tangerang, Cimahi, Depok, Magelang, Tangerang Selatan, Serang, dan Mojokerto. "Jawa Barat nomor dua. Pak Gubernur (Jawa Barat) mana? Ada Rp 8,034 triliun. Masih gede. Jawa Timur, Pakde Karwo masih gede Rp 3,9 triliun," sebut Jokowi.

Disebut sebagai penimbun APBD tertinggi, Ahok menjawab santai. Baginya, itu style Jokowi untuk menegur kepala daerah. "DKI itu nggak ada DAU. Presiden kan cuma bercanda kasih contoh saja. Kalau yang dikritik-kritik itu kan daerah dapat DAU, ditransfer (tapi) nggak dipakai. DKI nggak ada DAU," kata Ahok seusai acara.

Menurut dia, yang dimaksud Jokowi itu soal DAU. Jakarta adalah provinsi yang memang tak mendapat DAU. Lantas, duit di Jakarta Rp 13,9 triliun yang dimaksud Jokowi itu duit apa? Ahok menyatakan nominal itu adalah uang yang harus diserap Pemprov DKI secara baik. Namun, proyek-proyek Jakarta memang baru mulai, jadi anggaran itu belum terserap sempurna. "Sekarang proyek-proyek kita kan baru mulai kerja," tutup Ahok. ***