Begitu dikatakan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam sambutan paripurna istimewa HUT DKI Jakarta ke-489 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (22/6).
"Setiap keputusan politik sekecil apapun harus dibahas bersama, dibicarakan bersama DPRD. Dikatakan bahwa pengendalian stabilitas tidak hanya bertumpu dari gubernur, wakil gubernur dan SKPD saja," terangnya.
Selain dengan DPRD, mantan Sekjen DPP PDIP ini juga meminta Pemprov DKI mendengar pendapat dari jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda) di Jakarta. Sebab, Pemprov DKI tidak berdiri sendiri, ada unsur TNI, Polri, Kejaksaan dan DPD.
Tak hanya itu, lanjutnya, peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan kalangan pers juga tidak kalah penting dalam mengkontrol kinerja dari Pemprov DKI.
"Perlu dicatat ada forum pimpinan daerah, ada TNI, ada polisi, jaksa, pengadilan, DPRD dan DPD. Dan juga ada tokoh masyarakat, dan khususnya masukan secara kritis dan objektif teman pers," terang Tjahjo.
Menurutnya, apabila komunikasi dengan elemen-elemen tersebut dilakukan dengan baik, percepatan pembangunan dan kemajuan suatu daerah pasti akan terlihat.
"Kalau baik, Jakarta akan cepat maju. Melayani ini lah yang harus jadi titik tolak kemajuan sebuah daerah penguatan otonomi daerah," pungkasnya.
[sam]