Sebelum menjabat Direktur Utama pada Januari 2012 yang lalu, Adityawarman menjabat sebagai Direktur Operasional yang bertanggungjawab memimpin dan memastikan tercapainya sasaran perusahaan seperti pengoperasian jalan tol, pengumpulan pendapatan jalan tol serta pemerliharaan.
"Semasa Adityawarman menjadi Direktur Operasional, Jasa Marga mengalami berbagai hal yang menyebabkan ketidakefisienan, ketidakefektifan dan ketidakhematan yang kesemuanya berpotensi mengakibatkan kerugian perusahaan dan kerugian negara," katanya di Jakarta, Jumat (16/1).
Dirinya menuturkan, berdasarkan Pemeriksaan Kinerja BPK tahun 2009 dan 2010 semester I pengelolaan kegiatan pelayanan jalan tol PT Jasa Marga belum sepenuhnya efisien dan efektif, ini tercermin dari berbagai hal yang sangat tidak efisien. Misalnya, kontrak pekerjaan outsourcing pengumpulan tol di PT Jasa Marga tidak standar sehingga pengamanan hasil pendapatan tol berpotensi tidak efektif.
Kemudian PT Jasa Marga, lanjutnya, tidak berperan aktif dalam pengembangan sistem pembayaran dengan teknologi kartu nir sentuh sehingga penerapan sistem tersebut tidak efektif.
"Implementasi Gardu Tol Otomatis (GTO) tertunda sehingga efisiensi biaya pengumpulan tol dan peningkatan waktu transaksi di gardu juga tidak tercapai. Lalu tak adanya database kondisi jalan sebagai dasar penentuan skala prioritas perencanaan mengakibatkan program pemeliharaan berpotensi tidak efektif," ungkapnya.
Melihat hal tersebut, BUMN Studies mengajak masyarakat untuk aktif terlibat mengawasi kinerja pelayanan tol yang dilakukan oleh PT Jasa Marga Tbk.
"Masyarakat harus berperan aktif menyorot kinerja Jasa Marga agar para pengguna tol dapat merasakan manfaat yang seimbang. Kami mendesak Presiden Jokowi dan Kementerian BUMN untuk mengevaluasi kinerja direksi PT Jasa Marga agar perusahaan pengelola tol ini dapat memberikan pelayanan yang memuaskan dan bekerja lebih baik serta efisien," tegasnya.
[dem]
BERITA TERKAIT: