Hal itu dikatakan mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD), Laode Ida, kepada Kantor Berita Politik
RMOL, Senin (15/12).
Meskipun berduka, Laode mengatakan tidak kaget ketika tragedi yang sejauh ini memakan puluhan korban jiwa itu terjadi. Sebab sekitar dua bulan lalu ia sudah memberikan pernyataan pers yang mensinyalir Pemda cenderung tidak siap menghadapi musin hujan dan kemungkinan terjadinya bencana banjir.
"Namun peringatan saya yang sudah dimuat di sejumlah media online justru diabaikan begitu saja sampai secara tak diduga terjadi banjir dan tanah longsor di Banjarnegara," katanya.
Dia menegaskan, jika Pemda tetap mengabaikan peringatan agar peduli terhadap gejala alam dan degradasi lingkungan fisik, bukan mustahil peristiwa serupa akan terjadi lagi di daerah yang sama atau di daerah lainnya.
Dan pada akhirnya, tegas Laode Ida, bencana di Tanah Air hanya akan dijadikan proyek para pejabat Pemda untuk mencari kucuran APBN dari pemerintahan pusat.
Dia menambahkan bahwa terlalu banyak masalah lingkungan yang bisa berakibat bencana di berbagai daerah. Untuk itu, Pemda harus lebih konkret memastikan kondisi dan tata kelola lingkungan dan pemukiman sehingga memiliki
data base yang bisa digunakan untuk mengantisipasi bencana.
Pemda juga harus memastikan eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan prinsip keseimbangan (sosio ecological l equilibrium).
"Bencana banjir yang terjadi di hampir seluruh daerah Indonesia merupakan dampak dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan juga karena keserakahan para pejabat daerah yang bekerja sama dengan pebisnis. Jadi perlu diperkuat program perhutanan sosial dengan rehabilitasi kembali kawasan hutan," terang Laode Ida.
[ald]
BERITA TERKAIT: