"Saat ini, Kutai Kartanegara (Kukar) sudah membuat sekolah gratis. Dan, melalui Jamkesda (jaminan kesehatan daerah) telah melindungi semua masyarakat yang memiliki KTP," kata Rita kepada
RMOL beberapa saat lalu, Rabu (5/11).
Dalam pandangannya, program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat akan sulit dilaksanakan jika belum ada aturan pemerintah yang jelas dalam operasionalnya di lapangan.
Rita kemudian mengungkapkan pengalamannya ketika Kabupaten Kukar secara mandiri membantu pengobatan warganya yang menderita sakit menahun. Sebut saja warga Tenggarong, Yeni Marlina S.Ag, S.Pd, yang tinggal di Kelurahan Mangkurawang, Tenggarong, yang menderita sakit lupus. Pengobatannya yang membutuhkan biaya sebesar Rp 600 juta bisa ditutupi oleh jaminan kesehatan daerah.
"Ketimbang Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, lebih baik memberikan kami buku sekolah gratis dan alat kesehatan yang lebih modern, supaya kebijakan daerah dan pusat tidak tumpang tindih," tutup Rita.
Sebelumnya program Kartu Indonesia Pintar juga mendapat penolakan dari Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Alasannya, DKI sendiri sudah memiliki Kartu Jakarta Pintar. Menurut Ahok lebih baik program itu diterapkan kepada daerah yang lebih membutuhkan.
[ald]
BERITA TERKAIT: