Alokasi Desa Rp 9,1 Triliun Tidak Memberi Dampak Apapun

"Ini hanya akan menjadi beban admnistrasi desa dan tidak akan memberikan dampak apapun pada rakyat desa," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Apdesi, Suhardi MY saat audiensi dengan Komisi II DPR RI yang diwakili Budiman Sudjatmiko (Fraksi PDIP) dan Ahmad Muqowam (Fraksi PPP) di ruang rapat Komisi II, Senayan, Jakarta, kemarin (Rabu, 3/9).

Jelas dia, alokasi Rp 9,1 triliun ini pula akan menjadi persoalan baru, seakan-akan pemerintahan yang sekarang meninggalkan bom waktu bagi pemerintaan yang akan datang. Sebab sebagaimana diketahui, Jokowi-JK dalam agenda pemerintahannya berjanji akan mengedepankan pembangunan berbasis desa. Namun jika ini yang akan terjadi, Apdesi berpandangan masa-masa awal pemerintahan yang akan datang akan tersandera dan tidak akan bisa berbuat banyak untuk desa.

Bahwa selama ini pemerintah selalu mengedepankan pengelolaan sektoral/kementerian sektoral di desa. Sehingga pembangunan dan program-program pengembangan desa dilakukan oleh banyak kementerian, dan pada akhirnya program-program tersebut tidak bisa dilakukan dan diselesaikan secara komprehensif.

"Karenanya kedepan diharapkan ada pembentukan Kementerian khusus yang menangani dan fokus berorientrasi pada pedesaan. Bukan saja soal pembangunan infrastruktur, tetapi juga sumberdaya dan pengembangan kawasan," ujar Suhardi didampingi Sekretaris Apdesi Ipin Arifin, Bendahara Wargiati, serta perwakilan DPD dari 11 Provinsi.

Suhardi menambahkan, perwakilan Apdesi dari daerah menambahkan, penekanan pada angaran dan kelembagaan yang mereka sampaikan terkait dengan keberagaman desa-desa yang tersebar di seluruh nusantara dengan segala aspek keragaman, dan situasi objektif : seperti angka kemiskinan, kesulitan geografis dan sebagainya. [rus]