BNPB Anggarkan Rp 355 M untuk Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan

Adanya indikator suhu muka laut di Pasifik menunjukkan fenomena yang sama dengan kejadian El Nino tahun 1997. Dampak yang ditimbulkan untuk wilayah Indonesia adalah kemarau panjang dan kering.
 
"Belajar dari sebelumnya, dampak El Nino tahun 1997 di Indonesia sangat besar. Terjadi  kekeringan, karhutla yang luas, krisis pangan, dan krisis energi serta makin memicu krisis ekonomi dan politik," papar Kepala Pusat, Data, dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho melalui Blackberry Messenger, sesaat lalu (Senin, 23/6).

Ia merinci, daerah hutan dan lahan gambut yang terbakar saat itu 2,12 juta hektar dengan emisi karbon 0,81-2,57 PgC (kali 10 pangkat 15 gram Carbon) atau setara 13 – 40 persen emisi kebakaran hutan dunia. Dampak yang luar biasa menyumbangkan emisi gas rumah kaca ke atmosfer.
 
Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, lanjut Sutopo, BNPB bersama kementerian/lembaga dan BPBD telah melakukan antisipasinya, khususnya di sembilan provinsi yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tenggara. Bupati,

"Walikota dan Gubernur tetap sebagai penanggung jawab. Kepala BNPB," terangnya.

BNPB menyiapkan dana siap pakai Rp 355 miliar antisipasi karhutla tersebut. Saat ini tiga helikopter yaitu Bolco, Kamov dan Sikorsky telah ditempatkan di Riau untuk pemadaman api dan asap. Modifikasi cuaca dengan pesawat Casa dan Hercules juga masih beroperasi. Sedang helicopter MI-8 telah ditempatkan di Palembang dan Palangkaraya. 2.500 personil TNI dan Polri siap dimobilisasi jika diperlukan.

Pada Senin (23-6-2014) hotspot di Riau terdeteksi 236 titik yaitu di Bengkalis 46, Kampar 17, Kuansi 10, Dumai 29, Pelalawan 19, Rokan Hilir 97, Rokan Hulu 11, dan Siak 7.
"Antipasi dan pemadaman api harus terus dilakukan secara total jika tidak ingin bencana tahun 1997 terulang kembali," imbuhnya.[wid]