Menurut Ketua Forum Komunikasi Kalimantan (FKK), Amidhan, desakan ini bukan hanya disampaikan kepada pimpinan nasional saat ini, tapi juga pemerintahan baru mendatang.
"Jangan biarkan kami miskin dan hancur, tapi berilah kami jalan untuk berkembang dan bersama-sama menikmati pembangunan di Republik Indonesia tercinta ini," ungkap salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.
Sepatutnya, gerakan reformasi dipertanyakan karena tidak mampu mengatasi ketimpangan sosial ekonomi di Kalimantan yang dinilai cenderung melebar.
"Setelah gerakan reformasi selama 15 tahun, ketimpangan ekonomi dan pembangunan ternyata tidak juga berkurang, tetapi justru bertambah besar," paparnya.
Berbagai macam keluhan bermunculan karena realitas pembangunan bidang ekonomi semakin menjauhi cita-cita gerakan reformasi. Di bidang politik terjadi kegaduhan.
Sampai saat ini, masyarakat Kalimantan apalagi di pelosok-pelosok desa masih bergelut dengan kemiskinan. Padahal sumberdaya mineral dan sumberdaya lainnya yang dimiliki Kalimantan adalah penyumbang terbesar perekonomian nasional, kata dia menekankan.
Sementara, Sekjen FKK, Ardiansyah Parman menyebutkan, gugatan masyarakat Kalimantan itu cukup beralasan karena melihat lemahnya kepedulian pusat kepada nasib rakyatnya.
“Kalimantan menggugat dan menuntut diperlakukan secara adil karena 30 persen menyumbang devisa negara," tegasnya.
Ardiansyah menyebutkan, banyak sekali fasilitas di wilayah Jawa yang tidak dimiliki Kalimantan.
“Di Jawa sudah lengkap, tapi di Kalimantan seperti infrastruktur khususnya listrik dan pemberdayaan ekonomi lainnya sampai saat ini tidak tersentuh pemerintah pusat,†cetusnya.
[wid]
Masyarakat Kalimantan menuntut pemerintah pusat lebih memperhatikan nasib mereka. Salah satunya dengan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan secara keseluruhan. 
BERITA TERKAIT: