Begitu diungkapkan inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Adhie M Massardi, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/8).
"Saya sudah keliling Jatim selama lebih dari sepekan, terakhir di kawasan Tapal Kuda. Beberapa ketua KPU tingkat kecamatan (PPK) di sana melaporkan berbagai masalah yang belum jelas, terutama persoalan DPT (daftar pemilih tetap) yang belum dimutakhirkan. Sehingga di setiap TPS tercatat kelebihan antara 50 sampai 250 orang," kata Adhie mengutip laporan salah satu ketua PPK di Banyuwangi.
Adhie mengungkapkan, yang paling parah umumnya panitia Pemilu di semua tingkatan (PPK, PPS, KPPS), tidak paham bagaimana mengatasi formulir C1 yang oleh KPU Jatim sudah didistribusikan. Dalam formulir tersebut tidak ada foto dan nama pasangan calon nomor 4, Khofifah Indar Parawansa�"Herman S Sumawiredja.
"Mereka juga tidak paham soal rencana KPU Jatim menambah paslon Khofifah-Herman dengan stiker," katanya.
Jubir presiden era Gus Dur ini menengarai, formulir C1 yang aneh itu merupakan skenario untuk merusak suara Khofifah-Herman. Makanya, KPU Jatim diminta untuk membuat surat edaran ke KPU di semua tingkatan, agar sebelum dimasukan dalam kotak suara, formulir rekaputilasi hasil pemungutan suara (C1) itu ditayangkan di setiap TPS untuk disaksikan warga masyarakat.
"Kalau KPU Jatim tidak mau melakukan hal ini, berarti penyelenggara Pilgub Jatim memang sudah berkomplot untuk menyingkirkan Khofifah-Herman. Jadi setelah skenario pertama, penyingkiran Khofifah-Herman sebagai kontestan gagal, skenario kedua lewat formulir C1 yang didesain seperti itu," ujarnya.
Adhie menyerukan kepada semua pihak antara lain para kiai di sejumlah pesantren, jaringan PMII dan elemen pergerakan di Jatim untuk memotret formulir C1 yang sudah ditandatangani panitia dan saksi-saksi.
"Dengan demikian, kita punya bukti otentik kalau mereka melakukan kecurangan yang vulgar," pungkas Adhie, yang bersama bersama tokoh dari Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih yakni Ray Rangkuti, Jeirry Sumampow, Boni Hargens, Usman Hamid, Neta S Pane, dn tokoh lainnya akan memantau langsung pencoblosan Pilgub Jatim, Kamis lusa (29/8).
[dem]
Pemilihan Gubernur Jawa Timur berpotensi diulang karena banyak pelanggaran yang justru dilakukan pihak penyelenggara. KPU Jatim dinilai membuat beberapa blunder dalam mengatur persiapannya. 
BERITA TERKAIT: