KJS Belum Tepat Sasaran

Pemerintah Provinsi (Pem­prov) DKI Jakarta diminta tegas kepada warga mampu di ibukota yang memanfaatkan KJS.

Ang­gota DPRD DKI Jakarta Achmad Husein Alaydrus me­ngatakan, saat reses beberapa wak­tu lalu, ketika mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan, Jakarta Pusat, ia me­nyak­sikan sejumlah warga meng­gunakan kendaraan pribadi dan memiliki alat komu­nika­si yang canggih memanfaatkan KJS untuk berobat.

“Harusnya warga tidak mam­pu yang menggunakan KJS. Kenya­taannya di lapangan cu­kup ba‑­nyak masyarakat Jakarta peng­guna mobil mewah dan pa­kai BlackBerry (BB) yang ikut-ikutan menggunakan KJS. Jo­kowi harus tegas terhadap pe­nyalahgunaan ini,” kritik politisi Demokrat ini.

Alaydrus mengatakan, sung­guh tidak adil kalau orang kaya mendompleng fasilitas orang mis­kin. Akibatnya, pemanfaatan APBD DKI Jakarta melenceng karena dinikmati orang-orang ka­ya yang tidak malu mengaku se­bagai keluarga miskin.
“KJS jadi bermasalah. Ja­ngan sampai ada aksi aji mumpung. Orang kaya di Jakarta belum ten­tu punya rasa malu,” katanya.

Bukan hanya DPRD DKI Ja­karta yang menemukan fakta pe­nyalahgunaan KJS, Pemprov ­DKI Jakarta juga mengakui ada sejumlah orang yang me­manfa­atkan KJS untuk kepen­tingan tertentu. Salah satu buk­tinya, Pemprov DKI Jakarta me­ne­mu­kan satu warga yang memiliki KTP DKI Jakarta palsu untuk menggunakan KJS.

Dia menyatakan, Jokowi harus bertindak tegas dan cepat ter­ha­dap siapa saja pe­ga­wai Pemprov DKI Jakarta yang meloloskan orang kaya menda­patkan fasili­tas keluarga miskin ini.

“Apalagi sampai terja­di kolusi dengan oknum yang berkaitan dengan KTP DKI Jakarta, di­perkuat surat kete­rangan dari Ketua RT dan RW serta lurah,” tandas Alaydrus.

Sebelumnya, Wagub Ahok men­­jelaskan adanya penyalah­gunaan sistem KJS. Menurut­nya, KJS kacau karena ada cam­pur tangan oknum Lembaga Swa­daya Masyarakat (LSM).

“Kan memang di dalam un­dang-undang, BPJS atau apapun, yang namanya jaminan kesehatan untuk orang miskin, ya untuk orang miskin. Tapi yang protes ini bukan orang miskin, kelas me­nengah yang protes. Yang kami lakukan untuk orang miskin,” tegas Ahok.

Menurutnya, penilaian miskin di sini bukan memakai parameter kepemilikan barang berharga. Namun, bila si sakit mau dirawat di kelas III rumah sakit (RS) pe­merintah dari rujukan Puskes­mas. Bila ada yang mau ke kelas III RS swasta, tidak akan dila­yani, karena berarti itu adalah orang yang mampu.

“Terjadi kekacauan karena orang yang sudah masuk swasta kelas III, didatangi kawan-ka­wan oknum LSM, ditawari pakai KJS gitu. Ditawari untuk gratis, kan tidak bisa. Apalagi sudah di VIP, ditawari untuk KJS, turun. Atau tiba-tiba bikin KTP padahal dia baru datang dari Bogor,” ungkap Ahok.

Ahok menjelaskan, sistem ru­ju­kan KJS adalah dari Pus­kesmas ke RSUD kelas III. Bila RSUD penuh, baru dirujuk ke swasta ke­las III. Orang kaya, me­nurutnya, tidak mau pakai obat generik yang dasar. Tidak mau berobat ke Puskesmas.

“Yang pro­tes kan rata-rata su­­dah masuk di rumah sakit minta ke swasta lagi. Ini yang kita ce­gah. Orang kaya tidak mau ma­suk kelas III, apalagi ma­suknya lewat puskes­mas,” tandasnya.

Pakai Jurus KTP Palsu

Pemerintah Provinsi (Pem­prov) DKI Jakarta menyatakan menemukan ada satu warga dari 15 sampel yang diambil dalam melakukan pengecekan kartu tan­da penduduk (KTP), yang me­miliki KTP DKI Jakarta palsu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) me­nga­takan, pihaknya telah ba­nyak men­dapatkan laporan ada­nya KTP DKI Jakarta palsu un­tuk men­dapatkan Kartu Jakarta Pin­tar (KJP) atau Kartu Jakarta Sehat (KJS).

 â€œDalam pembuatan KJP dan KJS, banyak orang membuat KTP palsu. Kita sudah banyak menda­patkan laporan. Ini dari 15 sampel yang kita teliti, ditemukan satu warga. Kami lagi urus, kita mau pidanakan orang itu,” ujar Ahok.

Warga yang memalsukan KTP DKI Jakarta ini beralamat di ka­wasan Petukangan, Jakarta Se­latan. Pemprov DKI Jakar­ta akan mempidanakan oknum yang mem­buat KTP palsu serta orang yang memiliki KTP palsu itu.

 â€œSaya lupa namanya siapa. Su­dah ada nama dan alamatnya. Ki­ta akan lakukan tindakan hu­kum bagi oknum pemalsu dan orang yang memiliki KTP palsu itu. Nan­ti terlihat yang main siapa sa­ja. Ini persekongkolan besar. Terus me­li­bat­kan orang-orang ber­gerak di jaminan kesehatan. Po­kok­nya di­bongkarlah,” tegas Ahok.

Pemalsuan KTP DKI Ja­karta tersebut ditemukan saat Asisten Sekretaris Daerah DKI Jakarta bidang Kesejahteraan Masya­rakat (Askesmas) mengevaluasi pem­bua­tan KJS di beberapa wilayah.

Tugas tersebut telah dimulai pekan lalu dengan mengambil 15 sampel KJS. Hasilnya, ditemu­kan satu KJS dibuat dengan KTP palsu. Askesmas mengambil sam­pel dari nama-nama orang yang mendapatkan rujukan da­ri Puskesmas. Kemudian mela­kukan pengecekan resi-resi KTP baru, dicocokkan lagi de­ngan database yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.

 Demi mencegah pemalsuan KTP untuk mendapatkan KJS atau KJP, Ahok menginstruksikan di­buatnya data on­line antara Pus­kesmas dengan database Dukcapil DKI Jakarta. Sehingga, orang-orang luar yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta berobat mema­kai KTP palsu dapat dicegah.

 â€œSaya akan instruksikan nanti data puskesmas di-on­line-kan dengan data Dukcapil DKI Ja­karta. Sehingga petugas Pus­kes­mas bisa mengecek kebenaran data KTP itu.

Karena banyak se­kali orang-orang di luar kota da­tang manfaatin program ini. Mi­salnya dia datang berobat lang­sung tahu KJS, dia langsung da­pat­kan KTP palsu. Lalu pura-pura masuk lewat Puskesmas untuk mendapatkan perawatan gratis di rumah sakit,” tandasnya. [Harian Rakyat Merdeka]