Jembatan Penyeberangan DKI Belum Penuhi Keinginan Warga

Idealnya, warga Jakarta yang akan melintasi jalan raya harus­nya memanfaatkan fasilitas zebra cross atau JPO. Tingkat ke­ama­nannya tentu lebih terjamin di­banding nekat menyeberang di tengah lalu lintas yang padat.

Tapi, tak sedikit dari fasilitas ini yang akhirnya tak terpakai. Bah­kan, sering kali jembatan pe­nyeberangan beralih fungsi. Mi­salnya, JPO berubah jadi pasar da­dakan. Hal ini bisa ditemui di JPO Grogol, Jakarta Barat, tepat­nya di depan RS Sumber Waras.

Menanggapi hal ini, pengamat sosial dan budaya dari Univer­si­tas Sahid Jakarta, Aa Bambang me­nyatakan wajar hal tersebut terjadi. Sebab, jika dilihat dari ke­biasaan, masyarakat mentalnya hanya ingin enaknya saja. Lebih memilih menerobos jalan saja ke­timbang menggunakan JPO.

Tingkat kedisiplinan warga menurutnya masih rendah. Pasal­nya, jalan yang sudah dipagar pem­batasnya sekali pun, masih terlihat warga yang berusaha me­lewatinya. Bahkan sampai ada yang dirusak agar bisa menyeberang.

“Peribahasa berakit-rakit ke hu­lu, berenang-renang kemudian sepertinya tidak berlaku. Karena war­ga ogah naik ke jembatan. Me­reka lebih memilih menye­be­rang langsung, tanpa harus me­lewati jembatan,” ucapnya ke­pada Rakyat Merdeka.

Bambang mengakui, minim­nya jembatan penyeberangan, ju­ga menjadi salah satu faktor ren­dahnya minat masyarakat meng­gunakan jembatan. Tapi yang lebih utama, katanya, ma­syarakat Jakarta harus mengubah pola pikirnya untuk mengutama­kan jembatan penyeberangan.

Dia menyarankan Pemprov DKI Jakarta membuat ter­obosan. Yakni dengan mengikuti kebia­saan masyarakat. Usahakan agar fasilitas penyeberangan ini membuat yang menyeberang me­rasa nyaman. Bisa dengan mem­buat fasilitas penyeberangan be­rupa terowongan. Kemudian di­sediakan petugas untuk membe­rikan kenyamanan kepada penye­berang. Sebab, sering terjadi ke­ja­hatan di JPO.

“Pemprov harus mengubah ke­biasaan lama dengan membang­un jembatan. Memang perlu dia­kui, membuat terowongan penye­berangan jauh lebih mahal ketim­bang jembatan. Itu risiko untuk bisa melakukan perbaikan,” te­gas­nya.

Pengamat perkotaan dari Uni­versitas Trisakti, Nirwono Yoga, meminta Pemprov DKI segera mengevaluasi keberadaan dan perawatan JPO di Jakarta. Terle­bih lagi, sebagian besar JPO yang ada mubazir tidak digunakan, bahkan jauh dari harapan.

Ada JPO yang tidak menggu­nakan kanopi, sehingga penggu­nanya kepanasan dan kehujanan. Sebagian lagi dipenuhi pedagang kaki lima dan menjadi sarang pre­man. Belum lagi faktor kebersi­han­­nya yang tidak dijaga. “Tak he­ran bila warga DKI enggan meng­g­unakan JPO,” ujarnya.

Sebelumnya, sudah banyak war­ga yang mengeluhkan kurang terawatnya keberadaan JPO. Sa­lah satunya jembatan penyebe­ra­ngan Sunter, di Jalan Danau Sun­ter Utara, Tanjung Priok yang tak terrawat.

Kemudian di Jalan Suryo­pra­no­­to, wilayah Kelurahan Pe­tojo Uta­ra, Kecamatan Gambir, Ja­karta Pusat. Ramainya lalu lintas kendaraan di Jalan Suryo­pranoto, membuat kawasan itu rawan kecelakaan. Warga setem­pat me­minta di kawasan itu di­sediakan JPO, sehingga memper­mudah akses warga.

“Kami sangat khawatir menye­be­rang di Jalan Suryopranoto. Rata-rata kendaraan melintas berke­cepatan tinggi. Bahkan, beberapa kali terjadi kecelakaan. Untuk itu, kami meminta di­buatkan JPO,” ujar Rahmat Hi­dayat, anggota De­wan Kelurahan (Dekel) Kelu­rahan Petojo Selatan.   [RM]