Lahan Kuburan di DKI Bakal Penuh Pada 2013?

Pesatnya pembangunan kota Jakarta, berdampak pula pada pesatnya pertambahan penduduk. Namun, pertumbuhan itu semua tidak diikuti perkemba­ngan luas lahan yang ada. Kenya­taan itu berimbas pu­la pada semakin ke­cilnya keter­sediaan lahan untuk pemakaman warga Jakarta.

Menurut anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Siti Sofiah, pemerintah harus segera berge­raknya memecahkan ma­salah lahan pemakaman.  

“Krisis la­han makam ini harus segera di­antisipasi dengan per­luasan. Me­ngingat jumlah orang meninggal terus bertambah, se­mentara lahan makam stagnan,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dari Data Dinas Pertamanan dan Pemakaman 2008 menye­butkan, DKI Jakarta dengan luas 65.680 hektare diproyek­sikan membutuhkan lahan makam 785 hektare. Dalam Ren­cana Tata Ruang Wilayah (RT­RW) Jakarta 2010, ditar­getkan 745,18 hektare. Semen­tara sejauh ini, luas ma­kam di Jakarta adalah 576,0827 hek­ta­re. Jadi masih kekurangan lahan 208,9173 hektare.

Tingginya angka warga Jakar­ta yang meninggal dunia, dengan rata-rata perhari mencapai 111 orang, berarti antara 2012 atau 2013 kedepan, lahan pema­ka­man di DKI Jakarta akan habis apabila tidak segera dilakukan penambahan.

Indikasi semakin langkanya la­han pemakaman tersebut mi­sal­nya ter­lihat dari kondisi di TPU Peng­gilingan, Jakarta Ti­mur yang mem­batasi peneri­maan jenazah baru yang ingin dimakamkan di sana.

“Perluasan lahan di sini sudah tidak mungkin. Se­men­tara pene­ri­maan jenazah se­lalu ada setiap hari. Apa jadinya lima tahun men­datang?” terang  seorang pe­tugas pemaka­man di sana.

Selain pada perluasan lahan pemakaman, Pemprov DKI Ja­karta juga memiliki Peraturan Dae­­rah No.3 tahun 2007, yang me­ngatur masalah pema­kaman tumpangan. Ini dinilai se­bagai salah satu solusi yang me­ngatur krisis lahan pemaka­man. Pema­kaman tumpangan penera­pannya adalah, satu liang kubur dapat diisi satu keluarga atau ke­luarga yang lain bisa ikut menum­pang, asalkan terdapat surat kete­rangan dari ke­luarga pihak pertama.

Kepala Suku Dinas (Sudin) Pemakaman Jakarta Selatan Eddy Supriatna mengatakan, selain menggunakan sistem tumpang, ia juga menghimbau warga Jakarta, khususnya Jakarta Selatan mema­kamkan keluarganya di daerah ma­sing-masing. “Sesuai peratu­ran, pemakaman di Jakarta diperuntukkan bagi warga DKI Jakarta,” kata Eddy

Dia memang mengakui masih banyak hal yang harus diupaya­kan dalam menyelesaikan masa­lah pemakaman ini. Namun Eddy op­timis, Jakarta Selatan tidak akan kekurangan lahan pema­kaman dalam jangka lima hingga 10 tahun mendatang.

Menanggapi kekhawatiran krisis la­han pemakaman di wila­yahnya, Gu­bernur DKI Jakarta Fauzi Bo­wo meminta war­ga Ja­karta tidak perlu meng­kha­wa­tirkan hal tersebut. Me­nurut Fo­ke, sapaan Fauzi Bowo, lahan yang ada masih memadai.

Dia berjanji akan te­rus me­ngupa­yakan perluasan la­han pe­ma­kaman, dengan mela­kukan pem­bebasan tanah warga di se­kitar Tempat Pemakaman Umum (TPU). “Di DKI ini ada 92 lebih TPU,” katanya.

Terkait upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Ja­karta, Kepala Bidang Jalur Hijau DKI Jakarta Linda Mulyani me­nyatakan, untuk perluasan lahan makam di DKI dilakukan pembe­basan lahan makam. Namun, ada juga lahan yang dihibahkan dari warga.

Selain menambah luas la­han makam, dilakukan juga ke­bijakan menumpuk jenazah da­lam satu lubang makam bagi ma­kam yang masih ada hubungan keluarga. Jarak waktunya mini­mal dua ta­hun. Hal itu untuk me­ng­antisipasi overload-nya lahan makam.

Gratis Buat Si Miskin

Pemerintah, tambahnya, akan memberikan bantuan pemaka­man gratis bagi warga miskin. “Gali-tutup itu gratis karena su­dah dibiayai APBD. Kenapa ma­sih ada yang mengeluh memba­yar Rp 2 juta atau Rp 3 juta. Itu karena banyak ahli waris minta fasilitas yang tidak tercantum da­lam APBD. Seperti tenda, me­ja, kursi,” tambah Linda.

Namun, suara miring akan ke­seriusan pemerintah dalam me­ngatasi permasalahan pemaka­man di Jakarta, juga bermun­cu­lan. Ahli tata perkotaan Uni­ver­sitas Trisakti Nirwono Joga ada­lah salah satunya, me­nang­gapi kebijakan Pemprov DKI Ja­karta, yang dengan mudah me­min­dahkan 1.400 makam dari ren­­cana 3.570 makam di TPU Men­teng Pulo, Jakarta Selatan ke TPU-TPU di pinggiran kota.

Menurutnya, sikap Pemprov DKI Jakarta tersebut sebagai gam­baran ketidakkonsistenan me­­reka dalam komitmen mem­perta­han­kan dan mengembang­kan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Lebih me­nyedihkan lagi, lanjut Linda, lahan pemakaman yang tergusur seluas 1,1 hektare atau 5 persen dari total luas TPU Men­teng Pulo itu digunakan un­tuk membangun jalan sepanjang 650 meter selebar 20 meter ke arah kawasan terpadu Pasar Fes­tival, Rasuna Epicen­trum dan se­kitar­nya. Padahal, se­belum­nya ka­wa­s­an TPU ini juga su­dah di­korban­kan untuk Jalan Casa­blanca.

Tak seperti Foke, Nirwono me­nilai, krisis lahan pemakaman di Jakarta sangat serius. Da­lam catatannya, lahan makam di Jakarta tersebar di 109 lokasi TPU, yakni Jakarta Pusat seluas 37,9477 hektare dengan 4 TPU, Jakarta Selatan (153,9847 hek­tare, 33 TPU), Jakarta Utara (61,3513 hektare, 10 TPU), Ja­kar­ta Timur (169,0795 hektare, 40 TPU), Jakarta Barat (149,2200 ha, 16 TPU), dan Kepulauan Se­ribu (4,4995 hektare, 6 TPU).

Lahan siap pakai 65,0565 hek­tare (63,37 persen), lahan yang sudah terpakai 355,4363 hektare (61,70 persen), sisa 9,6202 hek­tare (1,67 per­sen).

Pemprov DKI Jakarta harus memikirkan so­lusi tepat menga­tasi perma­salahan dan menja­lan­kannya de­ngan konsisten, serta juga tidak menimbulkan kerugian di masa mendatang.    [RM]