Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan, ada beberapa hal pokok yang perlu dijawab pemerintah, khususnya Kemenkes, dalam rapat lanjutan pukul 14.00 WIB nanti.
Pertama, pemerintah harus menjelaskan isi kandungan vaksin palsu yang sudah beredar dan dipakai masyarakat. Bersamaan dengan itu, diperlukan juga jawaban terkait tingkat bahaya kandungan vaksin itu bagi anak-anak yang diimunisasi.
"Kedua, pemerintah diharapkan membuka transparan nama-nama fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memakai vaksin palsu. Perlu juga penjelasan tambahan apakah fasilitas pelayanan kesehatan tersebut menggunakannya secara tidak sengaja atau sengaja," ujar Saleh kepada wartawan.
Pemerintah juga mesti mengungkap secara terbuka tentang jaringan produksi, distribusi, dan seluruh orang yang terlibat dalam peredaran vaksin tersebut.
"Termasuk di dalamnya jika ada kemungkinan paramedis, staf administrasi, bahkan kalau perlu petugas kebersihan di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan," lanjutnya.
Kemudian, pemerintah diharapkan dapat memberikan jaminan penegakan hukum secara adil kepada mereka yang terlibat dalam peredaran vaksin palsu. Dengan begitu, kasus serupa diharapkan tidak terulang lagi di masa mendatang.
[ald]