16.867 Penyelenggara Negara Masih Sembunyikan Harta Kekayaan

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/jamaludin-akmal-1'>JAMALUDIN AKMAL</a>

LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kamis, 10 April 2025, 16:17 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/RMOL

Belasan ribu penyelenggara negara belum melaporkan harta kekayaan meski batas waktu telah diperpanjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BERITA TERKAIT:

Tim Jurubicara KPK, Budi Prasetyo berujar, KPK telah memperpanjang batas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari 31 Maret 2025 menjadi 11 April 2025.

Namun sehari jelang penutupan, masih ada 4 persen penyelenggara negara belum lapor harta kekayaan.

"Per 9 April 2025, masih ada 16.867 PN/WL (pejabat negara/wajib lapor) belum menyampaikan LHKPN dari total 416.723 wajib lapor. Masih ada sekitar 4 persen belum melaporkan harta kekayaannya," kata Budi, Kamis sore, 10 April 2025.

Untuk itu, KPK mengimbau kepada pimpinan atau satuan pengawas internal di masing-masing institusi proaktif memantau dan mengawasi kepatuhan pelaporan LHKPN para PN/WL di instansinya.

"Jika dalam pengisian dan pelaporan LHKPN mengalami kendala, KPK juga terbuka melakukan perbantuan dan pendampingan," pungkas Budi.