Hal itu diputus Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Sidang Etik, Harjono di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis siang (21/9).
"Mengadili, menyatakan, terperiksa saudara Johanis Tanak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 huruf j dan Pasal 4 Ayat 2 huruf a dan b Peraturan Dewan Pengawas 3/2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK," kata Harjono selaku Ketua Majelis.
Majelis Sidang Etik Dewas KPK lantas memulihkan hak Johanis dalam kemampuan dan harkat martabatnya seperti semula.
"Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada Kamis 11 September 2023 oleh kami, selaku Ketua Majelis Harjono, Albertina Ho selaku anggota, dan Syamsuddin Haris selaku anggota yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum hari ini," pungkas Harjono.
Dalam persidangan ini, dua anggota Dewas KPK dalam posisi sebagai Anggota Majelis Sidang Etik, yakni Syamsuddin Haris dan Albertina Ho.
Johanis sebelumnya dilaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW) atas dugaan pelanggaran kode etik berupa komunikasi 'main di belakang layar' dengan Muhammad Idris Froyoto Sihite.
Dugaan komunikasi yang terjadi pada 27 Maret 2023, atau saat kegiatan penggeledahan kasus dugaan korupsi terkait tunjangan kinerja (tukin) fiktif di Kementerian ESDM.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak diputus tidak bersalah terkait tuduhan pelanggaran kode etik saat berkirim pesan dengan Plh Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Muhammad Idris Froyoto Sihite. 
BERITA TERKAIT: