KPK Amankan Aset Bernilai Puluhan Miliar saat Geledah Kantor Perkeretaapian Jateng

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, tim penyidik telah selesai melaksanakan penggeledahan di empat tempat di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin (17/4).

Keempat lokasi yang digeledah, yaitu kantor Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah, kantor PT Istana Putra Abadi (IPA), kantor PT Rinenggo Ria Raya (RRR), dan PT Prawiramas Puriprima (PP).

"Dari proses penggeledahan, ditemukan dan diamankan antara lain berupa dokumen, uang dalam bentuk rupiah, valas, deposito dan logam mulia, yang saat ini keseluruhan nilainya masih dihitung. Diperkirakan dapat mencapai puluhan miliar," ujar Ali kepada wartawan, Selasa (18/4).

Selanjutnya kata Ali, barang bukti tersebut dilakukan analisa dan dikonfirmasi kepada para pihak yang dipanggil sebagai saksi untuk dilakukan penyitaan.

KPK secara resmi mengumumkan 10 orang dari 25 orang yang terjaring tangkap tangan sebagai tersangka pada Kamis dinihari (13/4). Dalam tangkap tangan itu, KPK mengamankan barang bukti sebesar Rp 2,823 miliar.

Sebagai pihak pemberi, yakni Dion Renato Sugiarto (DIN) selaku Direktur PT IPA, Muchamad Hikmat (MUH) selaku Direktur PT DF; Yoseph Ibrahim (YOS) selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023, dan Parjono (PAR) selaku VP PT KA Manajemen Properti.

Lalu pihak penerima ialah Harno Trimadi (HT) selaku Direktur Prasarana Perkeretaapian, Bernard Hasibuan (BEN) selaku PPK BTP Jabagteng, Putu Sumarjaya (PTU) selaku Kepala BTP Jabagteng, Achmad Affandi (AFF) selaku PPK BPKA Sulsel, Fadliansyah (FAD) selaku PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, dan Syntho Pirjani Hutabarat (SYN) selaku PPK BTP Jabagbar.

Dalam perkaranya, DJKA melaksanakan beberapa proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur KA. Pada TA 2021-2022, yaitu proyek pembangunan Jalur KA Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan Jalur KA di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel); empat proyek konstruksi Jalur KA dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak mulai proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Sehingga, atas dimenangkannya dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut, diduga telah terjadi penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan DJKA, Kemenhub dari para pihak swasta selaku pelaksana proyek dimaksud, yaitu sekitar 5-10 persen dari nilai proyek.

Adapun rincian penerima uang tersebut, yaitu pada 10 April 2023, Putu Sumarjaya (PUT) selaku Kepala Balai Teknis Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah bersama-sama dengan Benard Hasibuan (BEN) selaku PPK Jawa Bagian Tengah telah menerima sejumlah uang dari Dion Renato Sugiarto (DIN) selaku Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) terkait dengan proyek pembangunan Jalur KA Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso senilai sekitar Rp 800 juta.

Selanjutnya pada 11 April 2023, Achmad Affandy (AFF) selaku PPK BPKA Sulsel menerima sejumlah uang dari Dion terkait proyek pembangunan Jalur KA di Makassar, Sulsel senilai Rp 150 juta. Pada Januari, Februari, dan 7 April 2023, Syntho Pirjani Hutabarat (SIN) selaku PPK BTP Jawa Bagian Barat menerima sejumlah uang dari Muchamad Hikmat (MUH) selaku Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma (DF), Dion, Fahmi Arif Kurniawan (FAK) selaku Direktur Nazma Tata Laksana (NTL) dkk terkait pelaksanaan empat proyek konstruksi Jalur KA dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur senilai sekitar Rp 1,6 miliar.

Kemudian pada rentang periode Juni-Desember 2022 dan 11 April 2023, Harno Trimadi (HRN) selaku Direktur Prasarana DJKA bersama-sama Fadliansyah (FDA) selaku PPK Kemenhub menerima sejumlah uang dari Yoseph Ibrahim (YOS) selaku Direktur PT KA Manajemen Properti bersama-sama dengan Parjono (PAR) selaku VP terkait proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera senilai Rp 1,1 miliar.

Dari hasil pemeriksaan, penerimaan uang itu di antaranya diduga untuk Tunjangan Hari Raya (THR).

Penerimaan uang yang diduga sebagai suap oleh para pihak dalam kegiatan proyek pengadaan dan pemeliharaan jalur KA tersebut, sejauh ini diduga mencapai lebih dari Rp 14,5 miliar.