OTT Petinggi PPP Bukti Sistem Parpol Perlu Direformasi

Hal itu diutarakan oleh analis politik Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/3).
"Hal ideal yang dapat menghentikan perilaku korupsi adalah bangunan integritas bagi politisi dikokohkan, tetapi sebagai upaya sistematis perlu juga dipertimbangkan reformasi sistem kepartaian" katanya.

Dedi meyakini, model politik kepartaian di Indonesia saat ini terlalu mendominasi dan tidak ideal. Hal itu dinilai seolah-olah parpol menjadi muara kekuasaan.

"Parpol dalam sistem politik Indonesia berada di ruang infrastruktural (pengontrol jalannya pemerintahan). Ia seharusnya berpihak pada publik, semua parpol seharusnya oposisi. Tapi yang kita jalani sekarang justru parpol setali dengan kekuasaan itu sendiri sehingga tidak mengherankan lobi-lobi politik kekuasaan lebih banyak melibatkan parpol,” ujarnya.

Dedi berpendapat, Parpol harus berada di luar kekuasaan. Satu-satunya kesempatan parpol mengemuka dalam ritual politik kekuasaan adalah saat Pemilu. Usai Pemilu, parpol harus kembali ke barak.

Salah satu solusi yang ia singgung adalah pembiayaan parpol oleh negara. Meskipun kontroversial, Dedi menyutujui jika pembiayaan parpol ditanggung negara melalui APBN. Dengan begitu sistem keuangan parpol dapat dikontrol dan dipertanggubgjawabkan.

Sebab, dengan kondisi keuangan parpol yang tidak terbuka, lantaran pembiayaanya di luar tanggung jawab negara memicu parpol untuk mencari pembiayaan secara bebas dan sulit terdeteksi.

"Bagaimanapun kekuasaan parpol harus dibatasi, negara harus lebih dominan dalam mengatur sistem politik, termasuk platform ideal kepartaian. Demokrasi tidak selalu bicara kebebasan, demokrasi juga bicara kewajiban,” tutupnya.

Romi dikabarkan terjaring operasi senyap KPK bersama pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jatim di wilayah hukum Jatim pada Jumat pagi. KPK sendiri saat ini masih belum menentukan status Romy lantaran masih dilakukan pemeriksaan.