Mitra Grab Jadi Terduga Teroris, Proses Perekrutan Harus Lebih Serius

Perekrutan di perusahaan aplikator penyedia jasa ride hailing yang berpusat di Malaysia itu dinilai terlalu longgar.

Kabiro Penmas Divisi Humas Polri Brigjen M Iqbal membenarkan penangkapan Joko di Proliman, Jalan Jogja-Solo, Desa Taman Martani, Sleman, DI Yogyakarta pada Rabu lalu (18/7).

Dalam laporan kronologis disebutkan bahwa Joko berprofesi sebagai penjual jualan es dawet dan juga ojek online Grab. Dia beralamat di Karangmojo, Taman Martani. Densus 88 Anti Teror Polri yang menggeledah rumah Joko menemukan buku-buku bertema jihad dan sebilah pedang.

Pengamat terorisme Ridlwan Habib mengatakan, seseorang tanpa catatan hukum atau bukan mantan narapidana teroris menjadi kekhawatiran karena sulit terdeteksi. Seperti terjadi di perusahaan Grab.

"Akan lebih mudah terdeteksi jika dia mantan napi teroris atau pernah ada catatan hukum," kata kepada wartawan, Sabtu (21/7).

Menurut Ridlwan, perusahaan jasa termasuk aplikator seperti Grab semestinya turut menjaga kredibilitas para mitra. Bebagai cara bisa ditempuh, misalnya membangun kode etik dan mematuhi segala hal terkait, termasuk ideologi Pancasila.

"Di awal itu bisa terlihat sejak proses perekrutan, misalnya saat wawancara. Lakukan verifikasi banyak hal, akan terlihat," sarannya.

Pasca penangkapan, komentar masyarakat di media sosial banyak bermunculan. Mayoritas mengkritisi Grab, terutama dari proses perekrutan yang dianggap kurang serius.

"Ada apa dengan Grab? Gue sudah beberapa kali mengeritik proses rekrutmen mitra driver yang dilakukan oleh @grabid (akun Grab Indonesia)," tulis Bambang David lewat jejaring Twitter.

"Grab daftar berkas boleh nyusul om. Kek (kayak/seperti) SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)," pemilik akun Aldy menimpali.

Notabene para komentator di dunia maya merupakan mitra atau mantan mitra Grab itu sendiri. [wah]