"Itu harus menjadi bahan evaluasi Kejagung. Kalau masalahnya di Jaksa Agung, Presiden bisa menegur atau apapun yang memungkinkan kelemahan bisa di perbaiki," ujar pakar hukum pidana Chaerul Huda ketika dikontak, Jumat (8/1).
Menurut dia, evaluasi secara menyeluruh di tubuh Kejagung memang diperlukan. Apalagi, Kejagung selama ini tidak menunjukan prestasi dalam pemberantasan korupsi.
"Selama ini memang tidak ada prestasi yang menonjol, kecuali hanya hukuman mati," kata Huda.
Salah satu buktinya, lanjut dia, penanganan kasus geledah yang berujung kekalah Kejagung dari PT VSI. Terlihat, Kejagung dibawah pimpinan Prasetyo terlalu arogan.
"Itu harusnya dijadikan cermin, tidak mengulang terus kesalahan," demikian Huda.
[sam]