"Pansus itu domainnya politik, kalau DPR mau bentuk silakan saja. KPK enggak mau ikut-ikutan," kata Plt Pimpinan KPK Johan Budi Sapto Prabowo saat ditemui di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jalan Ir. H. Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (9/9).
Namun Johan mengatakan KPK akan terbuka jika Bareskrim Polri membutuhkan bantuan dan koordinasi.
"Kalau dikaitkan supervisi dan kooridinasi, kalau Bareskrim koordinasi dengan kami, kami siap membantu kalau memang diperlukan bantuan. SPDP sebenarnya sudah ratusan disampaikan KPK, bukan cuma kasus ini saja." jelasnya
Sebelumnya, dalam rangka mendorong penuntasan kasus Pelindo II tersebut, anggota Komisi III DPR dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti sepakat akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mendalami dugaan korupsi di PT Pelindo II.
Komisi III yakin Pansus Pelindo tidak akan menghambat upaya penyelidikan di Bareskrim Polri. Sebab, Kapolri juga mendukung Dewan membentuk pansus untuk mengawal proses hukum dugaan korupsi di PT Pelindo II tersebut.
[dem]