Gerakan Advokat Muda Bentangkan Spanduk Tolak Pelantikan Peradi

Menurut Koordinator Gerakan Advokat Muda Peradi, Ombun Sidahuruk, pelantikan oleh Juniver Girsang yang mengklaim sebagai Ketua Umum Peradi 2015-2020, adalah tidak sah. Sebab, Munas Peradi kedua di Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu belum menetapkan ketua umum.

"Munas Peradi kedua, ditunda karena adanya segerombolan orang yang belakangan diketahui adalah pimpinan dari Asosiasi Advokat Indonesia. Hadir di munas tanpa memiliki surat mandat sebagai peserta munas," kata Ombun.

Gerombolan tersebut juga tidak bersedia meninggalkan ruangan, sehingga ruang munas tidak steril dari orang-orang yang mengacaukan jalannya
munas.

"Munas ditunda, ketua baru belum ada. Munas Peradi yang kedua ditunda, belum menghasilkan ketua umum terpilih. Sehingga, Juniver Girsang dan Hasanuddin Nasution bukan pengurus DPN Peradi yang sah," kata Ombun.

Menurutnya, mengaku-ngaku sebagai ketua umum Peradi merupakan perbuatan pidana karena telah memberikan keterangan palsu, yakni keterangan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Selain itu, kata Ombun, menghadiri pelantikan sebagai pengurus juga disinyalir merupakan sebuah perbuatan pidana turut serta memberikan keterangan palsu. "Sebanyak 60 DPC Peradi dari total 67 DPC Peradi masih mengakui kepemimpinan Otto Hasibuan, memberikan perpanjangan pengurus untuk melanjutkan munas Peradi kedua atau lanjutan," katanya.

Sementara Juniver Girsang menegaskan, pihaknya akan melakukan rekonsiliasi serta menciptakan situasi harmonis dan solid di Peradi. Ia mengaku siap mundur jika sudah tercapai rekonsiliasi.

"Kami bersedia mundur kalau sudah ada rekonsiliatsi yang mantap dan konkret. Makanya, kami nyatakan, kami cukup satu periode," katanya.

Sedangkan tentang munas lanjutan untuk kembali berkompetisi di Pekan Baru, Juniver menolaknya. "Dasar mereka usulkan munas sudah nggak sesuai dengan AD/ART," katanya.