DPR Dukung Pengembalian Fungsi MK

Menurut Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Undang-Undang Nomor 8/2011 tentang MK menjadi asal muasal penyalahgunaan wewenang di lembaga itu. Pasalnya, MK diberi kewenangan mutlak dalam menangani sengketa pemilihan kepala daerah.

"Begitu dia terlibat dalam politik praktis, maka yang namanya hakim-hakim agung yang seharusnya rambut sudah putih-putih ya bisa tergoda," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/10).

Karena itu, Pramono mengatakan perlu memikirkan kembali untuk mengembalikan fungsi dan kewenangan MK kepada tupoksi dan tugas utamanya sesuai UUD.

"Memang ada yang serius begini, UUD pasal 24 untuk mengatur mengenai kedudukan bukan kewenangan MK, dan tidak ada sebabnya MK berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan politik taktis," jelas politisi PDI Perjuangan itu. [rus]